Yamaha

Polemik Dana Pembangunan Gedung Ditlantas Polda Jabar, Siapa yang Bertanggung Jawab?

  Minggu, 26 Januari 2020   Faqih Rohman Syafei
Pembangunan Gedung Ditlantas Polda Jabar. (istimewa)

BUAHBATU, AYOBANDUNG.COM — Polda Jawa Barat telah merampungkan pembangunan Gedung Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) yang baru. Uang pembangunan yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dibayarkan kepada kontraktor PT Delima Agung Utama (DAU). Namun tidak banyak orang tahu delapan subkontraktor PT DAU hingga saat ini belum menerima penuh hak mereka.

Hampir setiap hari sejak Desember 2019, kedelapan subkontraktor mendatangi kantor Biro Logistik Polda Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung. Mereka datang dengan resah, karena hingga kini pembayaran termin ketiga dan keempat diduga tidak kunjung diterima.

Kepala Bagian Fasilitas dan Konstruksi Biro Logistik Polda Jawa Barat, AKBP Satrio mengatakan pembangunan gedung itu menggunakan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pihaknya telah menuntaskan pembayaran sebesar Rp34 miliar ke kontraktor utama. Dari total dana tersebut, dialokasikan untuk membayar kontraktor, perencana, dan pengawas proyek. 

"Dari total dana, ada sisa lelang kami sudah dikembalikan kepada Pemda. Dana itu bukan untuk gedung semua, ada untuk perencana dan pengawas," ujarnya saat ditemui Ayobandung.com di ruangannya, Kamis (23/1/2020).

IMG-20200126-WA0009

Dia mengatakan pembayaran untuk pembangunan Gedung Ditlantas sudah seluruhnya dilunasi kepada PT DAU selaku kontraktor utama. Namun yang menjadi persoalan adalah sisa uang tersebut, yang mana oleh PT DAU tidak disalurkan kepada kedelapan subkontraktor.

"Jadi kita sudah bayar termin itu sesuai dengan tagihan, termin ketiga, dan keempat sudah bayar karena sudah dianggap selesai 100%. Tinggal dari pihak sana (PT DAU) ke vendor (subkontraktor) belum," katanya.

Dia menerangkan karena belum mendapatkan uang pelunasan, kedelapan subkontraktor itu kerap datang ke kantornya meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan, Biro Logistik Polda Jawa Barat pernah mempertemukan kedelapan subkontraktor, dengan PT DAU dan seseorang berinisial SG hingga dibuat kesepakatan bersama.

"SG tidak datang, yang datang orangnya bernama IJ. Dalam keputusan tersebut bahwa tanggal 14 Januari 2020, uang pelunasan akan dilunasi sebesar 50% kepada para subkontraktor," kata Satrio.

Hingga 14 Januari 2020 subkontraktor tidak kunjung mendapatkan uang pelunasan yang dijanjikan IJ sebesar 50% dari nilai total piutang Rp4,2 miliar.

"Setengahnya sekitar Rp2,1miliar dari total hutang dan itu belum dibayarkan juga ke kami sampai sekarang. Katanya  akan membayar Rp300 juta paling lambat 14 Januari 2020," ujar seorang subkontraktor yang enggan disebutkan namanya, Selasa (14/1/2020).

IMG-20200126-WA0008

Tak tinggal diam, kedelapan subkontraktor ini kemudian mendatangi kantor PT DAU yang berlokasi di Jalan Suryalaya, Kota Bandung pada Selasa (14/1/2020) sore. Mereka lantas bertemu Direktur PT DAU, Sudrajat, dan diminta segera melunasi pembayaran termin ketiga dan keempat.

Didatangi kedelapan subkontraktor ini, Sudrajat mengaku tidak bisa berbuat apa-apa, lantaran uang yang dimaksud tidak ada padanya tetapi di SG. Dia sempat mencoba menghubungi SG berkali-kali, namun tidak mendapatkan jawaban.

"Saya bingung, posisi saya ini ada di tengah-tengah. Ditekan sama subkontraktor dan juga oleh SG. Sekarang saya yang harus tanggung jawab ini semua," ucap Sudrajat.

Pembangunan Sempat Tersendat

Seorang subktontraktor lain yang enggan disebutkan namanya mengatakan ketika pencairan dana pengerjaan dengan skema empat kali pembayaran ini mulai tersendat pada termin ketiga tahun 2019. Dampaknya hingga terjadi penghentian sementara pengerjaan gedung, namun kemudian dilanjutkan kembali setelah adanya jaminan dari seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"PPK datang dan memberikan jaminan kepada kami, bahwa pelunasan pembayaran termin ketiga dan keempat akan dilakukan di akhir. Pembayarannya sekaligus di akhir pengerjaan proyek. Karena ada yang jamin, kami percaya," katanya.

IMG-20200126-WA0006-640x480

Ketika pengerjaan gedung sudah rampung seluruhnya, uang pelunasan akan diberikan pada pertengahan Desember 2019 ke rekening masing-masing subkontraktor. Tetapi tidak kunjung juga. Bahkan oleh Sudrajat sisa uang tersebut malah diberikan kepada seseorang yang bernama SG.

"Kami (delapan subkontraktor) sempat diminta untuk membuat rekening di salah satu bank untuk pelunasan nanti. Agar seragam, dan engggak repot transfernya, kami sampai bikin rekening itu," tutur seorang subkontraktor itu.

Setelah mendapatkan uang pelunasan dari Biro Logistik Polda Jawa Barat sebesar Rp4,2 miliar, PT DAU kemudian menyerahkannya uang tersebut kepada SG. Penyerahan tersebut atas permintaan SG kepada Sudrajat.

Ketika dikonfirmasi oleh Ayobandung.com terkait permasalahan ini, SG tidak merespons. Bahkan beberapa kali pesan WhatsApp yang dilayangkan Ayobandung.com hanya dibaca, dan terlihat dari centang dua biru.

IMG-20200126-WA0007

Jika terus tidak mendapatkan uang pelunasan, kedelapan subkontraktor berencana akan menduduki Gedung Ditlantas Polda Jabar yang direncanakan diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam beberapa waktu ke depan.

"Saya akan menduduki gedung itu, dan bawa seluruh pekerja untuk buat ramai acara launching gedung, biar semua tahu bahwa gedung baru itu ada masalah. Bila sampai launching utang belum dilunasi," tutur seorang subkontraktor.

Sementara itu, AKBP Satrio melanjutkan kepada kedelapan subkontraktor untuk tidak melakukan aksi tersebut. 

"Janganlah seperti itu. Tapi kalau terjadi sesuatu hal ada apa-apa ya berhadapan dengan hukum jangan sampai buat onar dan ada ancaman macam-macam. Silakan nanti tetap diproses," pungkasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar