Yamaha

3 Solusi Ridwan Kamil Terkait Polemik Wyataguna

  Rabu, 22 Januari 2020   Nur Khansa Ranawati
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Ayobandung.com)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Saat ini, sebanyak 32 orang mahasiswa tunanetra penghuni Wyata Guna telah diperbolehkan kembali memasuki kawasan asrama setelah sebelumnya dikeluarkan dan sempat menggelandang di jalan. Hal tersebut terkait perubahan Panti Sosial Bina Netra menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung per 1 Januari 2019.

Meski demikian, kelanjutan polemik tersebut hingga saat ini masih diperbincangkan. Mayoritas mahasiswa tersebut menuntut Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018. Untuk menemui jalan tengah, Staf ahli presiden KSP divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyambangi Wyataguna dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk berbincang.

AYO BACA : Saran Ditolak, Ridwan Kamil Tunggu Negosiasi Eks Penghuni Wyataguna Bandung

Hasilnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan terdapat 3 buah solusi yang telah dirumuskan pihaknya untuk didiskusikan kembali. Mengubah Peremnos Nomor 18 Tahun 2018 adalah salah satunya.

"Kalau dari pemprov solutif, inginnya win-win situation, maka opsinya ada tiga. Pertama pindah ke Cibabat dengan fasilitas termasuk transportasi, kedua adalah kembali seperti dulu dengan mengubah peraturan Kemensos, dimana status panti dan balai bisa dikompromikan," katanya ketika ditemui di Gedung Sate, Rabu (22/1/2020).

AYO BACA : Mantan Penghuni Balai Wyata Guna Minta Permensos 18 Dicabut

Sementara opsi ketiga, dia mengatakan, adalah pemanfaatan tanah milik Pemprov Jabar. Tanah yang sempat dihibahkan tersebut dinilai dapat dibangun menjadi panti yang dibutuhkan oleh para peserta didik tunanetra. Namun, status tanah tersebut juga masih menunggu kejelasan.

"Status tanah itu belum clear, maka dana APBD Pemprov belum bisa dibelanjakan. Harapannya di tiga solusi itu. Bolanya ada di pemerintah pusat, " ujar Emil, sapaan akrabnya.

Meski demikian, dia mengatakan, dana untuk pemenuhan hak pendidikan dan fasilitas lainnya akan terus disediakan. Hal tersebut dapat diperoleh dari berbagai instansi hingga komunitas.

"Tidak ada masalah, pintu membantu rakyat Jabar ini banyak. Bisa lewat Dinas Pendidikan, Kementerian Sosial, atau hibah bantuan sosial ke komunitas. Jadi saya tidak khawatir. Maka sekarang status tanah itu harus jelas dan tiga solusi tersebut harus diselesaikan," katanya.

AYO BACA : Kemensos: Mahasiswa Masih Dapat Fasilitas di Wyata Guna Selama Masa Kuliah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar