Yamaha

Ikut Penjaringan Cabup, Pejabat Disdik Kabupaten Bandung Terancam Sanksi

  Minggu, 19 Januari 2020   Mildan Abdalloh
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (Ayobandung.com/M. Irfan Abiyyudistira)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Seorang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandubg terancam terkena sanksi karena turut mengikutu penjaringan bakal calon Bupati Bandung 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehudin mengatakan, pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tersebut mengikuti penjaringan bakal calon bupati di salah satu partai politik beberapa waktu lalu.

AYO BACA : Sekda Harap Tak Ada ASN “Setor” ke Calon Bupati untuk Pilkada

"Sudah kami kaji, sah dan meyakinkan kalau yang bersangkutan melanggar pasal PP 42/2004 dan PP 53/2010 juga UU ASN," tutur Januar, Minggu (19/1/2020).

Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tersebut disangkakan melanggar pas 11 huruf C PP 42/2004 karena turut dalam penjaringan bakal calon Bupati Bandung 2020 di salah satu Parpol.

AYO BACA : 15 Orang Daftar Calon Bupati Bandung dari Golkar

"Setelah mengumpulkan bukti, ternyata yang bersangkutan belum cuti," katanya.

Januar menerangkan, dalam UU 5 disebutkan bahwa asn yang turut mengikuti pencalonan kepala daerah, wajib mundur dari status asn ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU.

Namun di dalam PP 53 pasal 1 ayat 3 disebutkan, dalam diri asn baik sikap, perbuata,  ucapan ataupun putusan yang diambil melekat dalam keseharian, sehingga turut mengikuti penjaringan dianggap sudah tidak netral.

"Rekomendasi pemberian sanksi sudah kami sampaikan kepada Komite ASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat," tutupnya.

AYO BACA : KPU Bandung Minta Bakal Pasangan Calon Independen Segera Daftarkan Tim

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar