Yamaha

[Lipkhas] Tarif Naik, Parkir Liar Bakal Menjamur

  Sabtu, 18 Januari 2020   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Petugas memasangkan stiker tanda pelanggaran kendaran akibat parkir liar. (Ayobandung.com/Irfan AL-Faritsi)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Beberapa waktu lalu Pemerintah Kota Bandung mengusulkan rencana kajian mengenai kemungkinan kenaikan tarif parkir pusat perbelanjaan mal. Kenaikan tarif parkir pun diklaim bisa memberikan dampak positif bagi pendapatan daerah.

Namun, rencana kajian mengenai kemungkinan kenaikan tarif parkir pusat perbelanjaan ini pun nantinya akan dikaji berimbang dari beberapa aspek seperti sisi penataan kota, penataan lalu lintas, juga sisi penegakan aturan.

Untuk diketahui, Perwal Kota Bandung Nomor 1005 tahun 2014, harga sewa parkir di Kota Bandung ada di angka Rp3.000 untuk roda empat, Rp2.000 untuk roda tiga, sedangkan Rp1.500 untuk roda dua. Tarif tersebut berlaku untuk satu jam pertama. 

Sementara untuk jam-jam berikutnya akan dikenakan tarif yang sama sesuai harga satu jam pertama. Tarif maksimum parkir 24 jam sebesar Rp10.000 untuk roda empat dan roda tiga, sementara untuk roda dua Rp6.000.

AYO BACA : (Lipkhas) Benarkah Parkir Liar Dalang Kemacetan Kota Bandung?

Di sisi lain, parkir memang menjadi daya tarik bagi masyarakat ketika mereka ingin datang ke sebuah pusat perbelanjaan. Adanya fasilitas parkir yang memadai dan tarif yang lebih murah bisa membuat masyarakat memilih pusat perbelanjaan tersebut.

Pengamat kebijakan publik dan tata kota, Yogi Suprayogi menilai, seiring wacana untuk menaikan tarif parkir, pemerintah Kota Bandung maupun pengelola lahan parkir harus memberikan pelayanan sepadan untuk kenaikan tarif tersebut.

Pasalnya kekhawatiran lain diduga akan muncul. Kenaikan tarif parkir di pusat perbelanjaan khususnya mal dikhawatirkan membuat parkir-parkir liar di jalan menjamur. 

Selama ini, parkir liar banyak bermunculan di dekat pusat perbelanjaan karena pengguna kendaraan tidak ingin membayar mahal. Parkir liar akan semakin diminati karena punya tarif yang relatif tetap meski memarkir kendaraan dalam waktu lama.

AYO BACA : Dishub Bandung: Usaha Lakukan Pelanggaran Jika Tak Miliki Lahan Parkir

"Kalau ada kajian akademisnya, dan sudah bisa membuktikan diperlukan adanya kenaikan menurut saya gak ada masalah. Cuman masalahnya, kalau ada proses kenaikan harus ada pelayanan lainnya, apa timbal baliknya kepada masyarakat?" kata Yogi saat berbincang dengan Ayobandung.com, Jumat (17/1/2020).

"Misalnya kalau kapasitas lahan parkirnya masih kecil, masih banyak yang parkir sembarangan di bahu jalan, yaudah jangan dinaikin dulu, kalau menurut saya diperbaiki dulu fasilitas layanannya. Ini kan take and give antara pengguna dengan pengelola parkir," ucapnya.

Di sisi lain, Yogi menilai sudah menjadi kebiasaan masyarakat lebih memilih parkir liar. Karena itu dia berharap masyarakat mau merubah perilaku dan beralih menggunakan transportasi publik.

"Kalau akhirnya masyarakat tetap memilik parkir liar, kita tetap gak bisa mengontrol behavior itu. Harus tetap ada kesadaran masyarakat tadi dalam menempatkan kedisiplinan parkir. Karena masalah kedisiplinan masyarakat sangat rendah. Jangankan masalah parkir, masalah rambu saja dilanggar," katanya.

Yogi juga berharap pemerintah bisa menjadi pengontrol sosial dengan memberikan sosialisasi dan norma kebijakan untuk mengedukasi masyarkat soal kedisiplinnan parkir. Hal tersebut harus dibarengi pula dengan regulasi dan ketersediaan lahan parkir yang legal.

"Contoh sederhana aja, gak usah dulu naikin tarif parkir, mesin parkir juga banyak yang belum pada aktif semua kan? Nah ketika retribusi dinaikin gimana? Itu (mesin parkir) itu juga harus diselesaikan dulu," ujarnya.

AYO BACA : Lahan Parkir Padat, Dishub Bandung Cari Pihak Ketiga

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar