Yamaha

Istana Proses SK Pemberhentian Wahyu Setiawan dari KPU

  Jumat, 17 Januari 2020
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1) dini hari. (suara.com/Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Istana Kepresidenan sedang memproses surat keputusan (SK) pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah ini menyusul dikirimnya surat pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang telah dikirim kepada Sekretariat Negara pada Kamis (16/1) malam.

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman menjelaskan, pemberhentian Wahyu sebagai komisioner KPU memang hanya bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), sesuai dengan UU nomor 7 2017 tentang Pemilu pasal 37 ayat 3 huruf a.

AYO BACA : Wahyu Setiawan Diberhentikan sebagai Komisioner KPU

"Jadi per tanggal 16 Januari 2020 malam dan sekarang sedang diproses karena dalam putusan DKPP itu juga disebutkan bahwa Presiden RI untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari sejak putusan ini dibacakan," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Soal pengganti Wahyu, Presiden Jokowi belum menyiapkannya. Fadjroel menyebutkan bahwa saat ini presiden fokus terhadap proses pemberhentian terlebih dulu. Seiring dengan hal itu, Presiden Jokowi mempertimbangkan proses penggantian sesuai dengan UU.

AYO BACA : KPK Ultimatum Harun Masiku agar Serahkan Diri

"Mudah-mudahan segera setelah proses pemberhentian tetap melalui pemberhentian oleh Presiden RI ini dijalankan akan segera kami beritahukan kepada wartawan," ujar Fadjroel.

Diberitakan sebelumnya, DKPP memutus memberhentikan Wahyu Setiawan sebagai anggota Komisi KPU RI. Hal itu disampaikan dalam persidangan pembacaan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 1-PKE-DKPP/I/2020.

"Memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," tutur majelis hakim Muhammad sekaligus pelaksana tugas (plt) ketua DKPP, Kamis (16/1).

Dalam putusannya, majelis hakim Dewan Kehormatan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan putusan ini. Selanjutnya, DKPP meminta Presiden Joko Widodo melaksanakan putusan paling lambat tujuh hari setelah putusan dibacakan.

AYO BACA : Harun Masiku Buron, KPK Yakin Kasus Wahyu Setiawan Bakal Selesai

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE