Yamaha

Pemkab Bandung Barat Nunggak Kompensasi TPA Sarimukti Rp248 Juta

  Rabu, 15 Januari 2020   Tri Junari
Ilustrasi TPA Sarimukti. (istimewa)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM--Dua desa sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti menagih uang Kompensasi Dampak Negatif (KDN) senilai Rp248 juta yang masih belum dibayar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB). 

Uang kompensasi ini berasal dari Pemerintah Kota Cimahi yang sebenarnya sudah masuk kas Pemkab Bandung Barat sejak tahun 2016. 

Dua dari tiga desa penerima KDN yakni Desa Mandalasari dan Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat. Sementara Desa Sarimukti sudah dibayar.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, KDN berasal dari Pemkot Cimahi tahun 2011-2014 sebesar Rp765 juta dan dibagi ke tiga desa yang terdampak.

AYO BACA : Pemulung Tewas Tertimbun Sampah di TPA Sarimukti

Untuk Desa Sarimukti sebesar 60 persen yakni Rp390 juta, Desa Rajamandala Kulon 20 persen sebesar Rp124 juta, dan Desa Mandalasari 20 persen sebesar Rp124 juta.

"Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana KDN sudah terpenuhi. Kami berharap segera dibayarkan, karena kelengkapan sudah komplit," ujar Kepala Desa Mandalasari, Tatang Supriadi di Kantornya, Rabu (15/1/2020).

Tatang mengatakan, sebetulnya nominal KDN untuk Desa Mandalasari dan Desa Rajamandala Kulon lebih kecil dari Desa Sarimukti, sehingga jika desa yang lain sudah dibayar, seharusnya dua desa tersebut sudah menerima KDN.

"Pemkab Bandung Barat telah menjanjikan kompensasi itu akan cair pada tanggal 10 Januari 2020. Tapi hingga hari ini pencairan tetap belum terlaksana," ujar tokoh masyarakat Desa Rajamandala Kulon, Heru (45).

AYO BACA : Bandung dan Bandung Barat Rekonsiliasi Data KDN TPA Sarimukti

Ia mengatakan, Pemkab Bandung Barat berjanji pembayaran dana KDN untuk dua desa itu bakal cair pada 10 Januari 2020, namun hingga saat ini warga tak kunjung menerima dana tersebut.

"Katanya tanggal 10 tapi belum juga dibayar,"sebutnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, pihaknya sudah mengajukan dana KDN tersebut untuk tiga desa ke bagian keuangan, namun anggarannya tidak cukup.

"Jadi baru dibayar satu desa (Sarimukti). Nah yang dua desa itu, mau dibayar Januari ini, usulannya sudah masuk, tinggal pencairan dari bagian keuangan," kata Apung.

Ia mengatakan, untuk melakukan pencairan dana KDN ke kas daerah untuk dua desa itu, pihaknya harus menunggu penetapan Dana Pengguna Anggaran (DPA), meskipun surat pengajuan dari Desa sudah masuk.

"Berkas kelengkapannya sudah masuk, tinggal kesiapan bagian keuangan untuk melakukan pencairan. Tapi harus menunggu penetapan DPA pada tahun 2020," katanya.

AYO BACA : Enggan Bayar KDN Rp3,2 Miliar, Sarimukti Tutup Akses Sampah Kota Bandung

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar