Yamaha

Pemkot Cimahi Incar Pajak dari Kedai Kopi

  Selasa, 14 Januari 2020   Tri Junari
Ilustrasi coffee shop. (Shutterstock)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM--Meningkatnya pertumbuhan kedai kopi di Kota Cimahi menggugah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menggali peluang peningkatan pajak lewat kedai kopi tahun ini.

Berdasarkan catatan Bappenda Kota Cimahi yang diperoleh dari komunitas pengusaha kopi, setidaknya ada 75 kedai kopi yang sudah beroperasi di Kota Cimahi. Namun yang baru ditarik pajaknya baru 5 kedai saja.

"Jumlah kedai kopi kalau dari laporan itu ada 75, yang udah WP (Wajib Pajak) baru 5," ujar Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Bappenda Kota Cimahi, Lia Yuliati saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (14/1/2020).

AYO BACA : Warga Tunggak Pajak Rp900 Juta, Bappenda Cimahi Tegur dengan Spanduk

Menurut Lia, berdasarkan hasil komunikasi dengan para pengusaha kopi, permasalahan masih adanya puluhan kedai kopi belum menjadi WP dikarenakan mereka bermasalah dengan perizinan.

Saat ini, kata dia, para pengusaha kopi di Kota Cimahi tengah mengurus perizinan baik ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun di kecamatan, sehingga nantinya bisa terdaftar sebagai WP dan Objek Pajak (OP).

"Mereka sekarang lagi proses izin untuk mendapatkan izin dan pendaftaran wajib pajak. Kalau modal dibawah Rp50 juta cukup dari kecamatan, kalo lebih (dari Rp50 juta) harus ke DPMPTSP," jelas Lia.

AYO BACA : Bappenda Cimahi Gali Potensi Pajak RM Padang

Kedai kopi sendiri masuk kategori pajak restoran. Besaran pokok pajak restoran yang tertuang dihitung dengan mengalikan tarif retsoran sebesar 10 persen dengan dasar pengenaan pajak yang dibebankan kepada konsumen.

"Yang ditarik pajaknya itu yang memiliki omset minimal Rp10 juta per bulan. Sekarang kita lagi inventarisir dulu," ujar Lia.

Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, Ronny Rodjani berharap kedai kopi di Kota Cimahi bisa menjadi WP. Sebab, ia meyakini sektor usaha tersebut akan meningkatkan raihan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak restoran.

"InsyaAllah bakal meningkat kalau sudah jadi WP, karena potensi usahanya kan lagi berkembang," katanya.

Dasar penarikan pajak restoran tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 53 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah yang Dibayar endiri oleh WP.

AYO BACA : Target PBB Belum Tercapai, Pemkot Cimahi Terbitkan Surat Teguran

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE