Yamaha

Harun Masiku Terbang ke Singapura 2 Hari Sebelum OTT KPK

  Selasa, 14 Januari 2020
KPK

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat politikus PDIP, Harun Masiku (HAR), yang kini tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP telah keluar dari Indonesia menuju Singapura pada Senin (6/1). Kepergian itu hanya berselang dua hari sebelum operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus yang menjeratnya.

"Tercatat tanggal 6 Januari keluar Indonesia menuju Singapura," ujar Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang di Jakarta, Senin (13/1). Karena sudah berada di luar negeri, pihak Imigrasi belum mengeluarkan surat pencekalan untuk Harun. Namun, kata Arvin, KPK sudah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi terkait pencarian terhadap Harun.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga menyatakan, berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi, Harun sudah berada di luar negeri sebelum KPK melakukan tangkap tangan. Ghufron menuturkan, sejak kemarin, lembaga antirasuah berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait hal ini. KPK juga terus mengimbau agar Harun segera menyerahkan diri.

AYO BACA : Kader PDIP Harun Masiku Terancam Jadi DPO

Nurul menyatakan, KPK berencana memasukkan kader PDIP itu dalam daftar pencarian orang (DPO). "Kami telah mengimbau kepada yang bersangkutan untuk segera menghadap ke KPK. Kalaupun tidak (kooperatif), nanti kita akan tetap cari dan kita masukkan dalam DPO," kata Ghufron.

Nurul mengungkapkan, pencekalan terhadap Harun Masiku belum dilakukan karena yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh membenarkan bahwa sampai saat ini belum ada permohonan pencekalan untuk Harun Masiku. "Belum ada," kata Ahmad.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerimaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga turut menetapkan mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, caleg DPR dari PDIP, Harun Masiku, serta seorang dari pihak swasta bernama Saeful sebagai tersangka.

AYO BACA : Jadi Buronan KPK, Harun Masiku Ada di Luar Negeri

KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sebesar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Dalam kasus tersebut, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan dengan total delapan orang pada Rabu (8/1) hingga Kamis (9/1) di Jakarta, Depok, dan Banyumas. Dari delapan orang tersebut, tidak ada nama Harun.

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka terkait tindak pidana korupsi suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Sebagai penerima yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WSE) dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan, pihak pemberi yaitu Harun Masiku dan Saeful (SAE) dari unsur swasta atau staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Diketahui, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta untuk membantu Harun menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatra Selatan I menggantikan Nazarudin Kiemas, caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP dapil Sumatra Selatan I yang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, Wahyu baru menerima Rp 600 juta.

AYO BACA : Harun Masiku Otomatis Dipecat dari PDIP

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar