Yamaha

Protes Pembangunan Super Market, Pedagang Pasar Tasik Datangi Dewan

  Kamis, 09 Januari 2020   Irpan Wahab Muslim
Sedikitnya 100 pedagang Pasar Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (9/1/2020). Mereka bermaksud mengadu kepada dewan lantaran pembangunan toko modern setara super market tidak jauh dari lokasi pasar. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Sedikitnya 100 pedagang Pasar Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (9/1/2020). Mereka bermaksud mengadu kepada dewan lantaran pembangunan toko modern setara super market tidak jauh dari lokasi pasar.

Sebelum bertemu dengan para legislator, mereka sempat tertahan barikade kepolisian di depan gedung. Namun akhirnya perwakilan pedagang diperbolehkan masuk untuk berdiskusi.

Audiensi itu pun difasilitasi oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hakim Jaman, Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nana Heryana, dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Nana Rukmana.

AYO BACA : Dishub Kabupaten Tasik Tak Berdaya Hadapi Truk Pasir Bertonase Besar

Ketua Pedagang Pasar Cikalong Dudung Septian dalam kesempatan itu menyatakan, banyak mekanisme yang dinilai salah dalam pendirian super market itu. Padahal saat ini, pembangunan masih dilangsungkan.

Dudung membeberkan, hal-hal yang dianggapnya keliru, misalnya zonasi jarak yang kurang lebih hanya 500 meter dari Pasar tradisional Cikalong sehingga melanggar rancangan tata ruang dan wilayah atau RTRW yang sudah dibuat.

"Mengapa sampai diberikan izin pendirian super market yang secara jelas-jelas menyalahi aturan zonasi dalam RTRW. Hingga kini terus dibangun bahkan sudah berlantai dua," jelas Dudung.

AYO BACA : Warga Minta Jalan Mangunreja-Sukaraja Tasik Segera Diperbaiki

Pihaknya, kata Dudung, mempertanyakan tanggung jawab pemerintah daerah karena mengeluarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Padahal menurutnya, bila mengacu prosedur, pihak desa hingga kecamatan yang seharusnya didahulukan memberi izin, namun ini sama sekali tidak mengeluarkannya.

Dudung pun meminta ketegasan dari Pemkab Tasikmalaya. Bila setelah dikaji, terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan aturan pada pembangunan retail tersebut, dia berharap sanksi dapat diterapkan.

"Kita mendesak dilakukannya kajian sosial ekonomi di sana, sebab keberadaan super market tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Nana Heryana menjelaskan, dinasnya mengeluarkan izin berdasarkan kajian. Seperti adanya izin lingkungan, amdal lalin, kepolisian, lingkungan hidup dan lainnya. Disamping itu, dia mengklaim, pihaknya telah sesuai aturan yang diacukan pada Permendagi Nomor 19 tahun 2017 sehingga tidak melibatkan izin kewilayahan.

"Kita mengacu ke aturan yang baru, yakni Permendagri  19 tahun 2017, sehingga dihapuskannya izin dari kecamatan," jelas Nana.

AYO BACA : Guru Honorer Kabupaten Tasikmalaya Dapat Insentif Mulai 2021

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar