Yamaha

Iuran BPJS Diputuskan Tetap Naik Mulai Bulan Ini

  Selasa, 07 Januari 2020
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah memutuskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berlaku. Artinya, iuran semua kelas JKN-KIS akan tetap naik per Januari 2020.

Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/1). Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

"Sudah diambil kesepakatan dan kesepakatannya bulat, yaitu Perpres Nomor 75/2019 dilaksanakan seperti apa adanya," kata Menko PMK Muhadjir Effendy seusai memimpin rapat, Senin (6/1).

AYO BACA : 90% Pekerja Informal Purwakarta Belum Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Muhadjir mengatakan, penyesuaian iuran ini dilakukan karena iuran peserta selama ini belum mencerminkan nilai keekonomian. Hal itu menimbulkan defisit dalam penyelenggaraan JKN-KIS. Ia menegaskan, penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan telah melewati proses pembahasan dan perhitungan yang matang, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penurunan kelas kepesertaan peserta bukan penerima upah (PBPU).

Ia menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Perpres Nomor 75/2019. Di antaranya, menyangkut pengalihan kepesertaan PBPU kelas III menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). "Kami sudah perhitungkan semuanya. Mekanisme pengalihan dilakukan secara terintegrasi," kata Muhadjir.

Penyesuaian iuran diberlakukan mulai Januari 2020. Untuk kategori PBPU, iuran kelas III naik dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu per bulan, kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Penyesuaian iuran juga dilakukan bagi pekerja penerima upah (PPU) pemerintah dan PPU swasta.

AYO BACA : Data Penerima Iuran BPJS Kesehatan Akan Diperbaharui

Sedangkan, untuk jenis kepesertaan PBI dari APBN dan penduduk yang didaftarkan pemda (PBI APBD), disesuaikan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu berlaku per-Agustus 2019. Khusus PBI APBD untuk tahun 2019, selisih Rp 19 ribu ditanggung pemerintah pusat.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, pihak-pihak yang datang dalam rapat koordinasi menyepakati Perpres 75/2019 diberlakukan penuh sebagaimana mestinya. "Sebenarnya sudah sangat clear. Kami sebagai penyelenggara program patuh sepenuhnya pada keputusan regulator," ujarnya.

Disinggung mengenai peserta yang tidak mampu membayar kenaikan iuran, Fachmi menyebutkan, ada mekanisme yang ditempuh. Dinas Sosial kabupaten/kota setempat akan mendata peserta untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kementerian Sosial. Saat ini, Kemensos sedang memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PBI.

"Kemudian, masyarakat yang mampu tercatat dalam (DTKS dan PBI) akan diganti dengan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang terbukti memang tidak mampu," ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat, apalagi yang terbukti tidak mampu. Fahmi menambahkan, BPJS Kesehatan juga membuka seluas-luasnya peserta yang ingin turun kelas apabila merasa berat dengan adanya penyesuaian iuran. "Kami ingin masyarakat bisa betul-betul mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik," ujarnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, penyesuaian iuran dilakukan demi keberlangsungan program JKN. Program ini, kata dia, merupakan salah satu wujud kehadiran negara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tidak mampu.

AYO BACA : BPJS Kesehatan Akan Tampilkan Ketersediaan Tempat Tidur RS

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar