Yamaha

Cina Klaim Natuna, Ini Komentar Jokowi

  Senin, 06 Januari 2020
Presiden Jokowi. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggap tidak ada tawar menawar soal kedaulatan dan teritorial Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi terkait pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal Cina karena perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Jokowi menilai pernyataan dari sejumlah pejabat negara menanggapi klaim Cina soal Natuna sudah sangat tepat.

"Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik, bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna tentang Penetapan RPJMN 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).

AYO BACA : Bebal, Kapal Cina Tetap Tak Mau Angkat Kaki dari Natuna

Sebelumnya, Jokowi melalui Juru Bicara Kepresidenan mengklaim akan tegas dalam menangani konflik di Perairan Natuna setelah wilayah itu dimasuki kapal-kapal Cina untuk menangkap ikan. 

Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, Jokowi tak mau berkompromi untuk mempertahankan kedaulatan negara. 

"Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna/ 'Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!," kata Fadjroel Rachman dalam unggahannya di media sosial, Sabtu (4/1/2019) malam.

AYO BACA : Lawan Cina, 500 Nelayan Berkapal Besar Berangkat ke Natuna

Fadjrol merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi seusai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, mengenai 4 (empat) sikap resmi pemerintah RI.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Ketiga, Cina merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Cina untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

AYO BACA : China Klaim Natuna, Prabowo: Tak Perlu Kekerasan, China Negara Sahabat

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar