Yamaha

Pemkab Bandung Tak Akan Beri Bantuan Hukum Kepada Pejabat Terkena OTT

  Senin, 06 Januari 2020   Mildan Abdalloh
Bupati Bandung Dadang Naser. (Humas Pemkab Bandung)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM--Bupati Bandung Dadang M Naser menegaskan, tidak akan memberi bantuan hukum kepada Pejabat Dinas Pendidikan yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satgas Saber Pungli Jawa Barat.

Hal tersebut untuk memberi efek jera kepada aparatur sipil negara (ASN) lain supaya tidak berbuat hal yang memalukan.

AYO BACA : Pemkab Bandung Masih Tunggu Pemberitahuan Resmi OTT Pejabat Disdik

"Pemkab Bandung tidak akan memberi bantuan hukum kepada Pejabat Dinas Pendidikan yang terkena OTT kemarin," tegas Dadang, Senin (6/1/2020).

Walau demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus lanjutan dari OTT pejabat dinas pendidikan Kabupaten Bandung tersebut. Hukuman pun akan diberikan setelah ada putusan mengikat dari pengadilan.

AYO BACA : Pejabat Disdik Kabupaten Bandung Kena OTT, Ini Modusnya!

"Sekarang masih asas praduga tidak bersalah. Kita lihat hukumannya seperti apa," katanya.

Penurunan jabatan, pangkat dimungkinkan diberikan kepada ASN yang terlibat dalam dugaan pungutan liar tersebut. Bahkan ancaman pemecatan bisa saja diberikan.

"Bisa saja dipecat, sesuai dengan perundang-undangan," tutupnya.

AYO BACA : Kronologis OTT Pejabat Disdik Kabupaten Bandung

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar