Yamaha

Jokowi Sebutkan Kendala Pengendalian Banjir Ibu Kota

  Kamis, 02 Januari 2020
Presiden Jokowi menyebut pengendalian banjir di Ibu Kota Jakarta selama ini terkendala pembebasan lahan sejak 2017. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Jokowi menyebut pengendalian banjir di Ibu Kota Jakarta selama ini terkendala pembebasan lahan sejak 2017. Akibatnya, banjir terus membayangi warga Jakarta.

Hal tersebut disampaikannya dalam cuitan yang diunggah ke akun Twitter resmi Joko Widodo, Kamis (2/1/2020). Jokowi mengatakan, lokasi banjir paling parah di Jakarta dan sekitarnya pada awal tahun 2020 terjadi di daerah aliran sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter.

"Banjir di ibu kota dan sekitarnya awal tahun ini paling parah terjadi di Daerah Aliran Sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter. Sebagai penanganan darurat, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki agar kawasan dan prasarana publik segera berfungsi kembali," tulis Jokowi.

Menurut Jokowi, banjir Jakarta ini dapat berkurang jika pembangunan prasarana pengendalian banjir telah selesai. Salah satu prasarana yang dimaksud adalah Sudetan Sungai Ciliwung.

Namun, proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir ini terkendala sejak 2017. Penyebabnya adalah masalah pembebasan lahan.

"Pembangunan prasarana pengendalian banjir pada keempat sungai terkendala sejak 2017 karena soal pembebasan lahan," ujar Jokowi.

Sebagai salah satu contoh yakni Sungai Ciliwung. Dari target pengendalian sepanjang 33 kilometer, kini baru dijalankan 16 kilometer.

"Di hulunya dibangun Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua bendungan direncanakan selesai akhir 2020," ungkapnya.

Saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta agar proyek sudetan yang juga ikut mandek itu dilanjutkan. Proyek tersebut sempat terhenti karena sengketa pembebasan lahan.

Sengketa bermula ketika warga Bidara Cina menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli 2015. Mereka merasa Gubernur DKI terdahulu, Ahok, menawarkan ganti rugi hanya kepada warga yang memiliki sertifikat hak milik (SHM).

PN Jakpus kemudian memenangkan gugatan warga Bidara Cina. Ahok kembali mengajukan kasasi, namun mandek karena proses pergantian Gubernur.

Pada September 2019, Anies mencabut kasasi dalam kasus sengketa lahan sodetan kali Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur ini. Dia mengklaim pencabutan kasasi sudah mendapat restu dari Jokowi.

"Kalau (gugatan) ini diteruskan, ujung-ujungnya kita perlu waktu bertahun-tahun lagi. Terus kapan selesainya proyek ini kalau statusnya sengketa terus?" ucap Anies, dikutip dari Suara.com.

"Saya sudah bicara juga soalnya dengan pak presiden sejak tahun lalu dan memang sepakat untuk tidak kita teruskan, supaya cepat," katanya.

Sementara itu, Jokowi mengklaim saat ini pelaksanaan pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang terus berlanjut.

"Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter," ujar Jokowi.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar