Yamaha

Jokowi: Tak Boleh Ada Pasal Titipan di Omnibus Law

  Jumat, 27 Desember 2019
Presiden Jokowi (Antara)

BOGOR, AYOBANDUNG.COM--Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya memastikan agar tak ada pasal titipan dalam pembahasan draf RUU Omnibus Law. Ia menginstruksikan jajarannya agar mendalami hal ini sebelum Omnibus Law cipta lapangan kerja diajukan ke DPR pada pertengahan Januari nanti.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12) pagi.

"Tolok dicek, hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan, saya minta setelah nanti ini kita bicarakan. Tolong didalami, dipimpin Menko Perekonomian, Menkumham, Mensesneg, Seskab untuk mendalami dan nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari," kata Jokowi.

AYO BACA : Pemerintah Fokus Identifikasi Penghalang Investasi

Jokowi mengatakan, substansi dari RUU ini menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Karena itu, ia meminta agar visi besar dan framework draf RUU ini memiliki fokus yang jelas dan tetap dijaga konsistensinya sehingga sinkron dan terpadu.

Presiden tak ingin RUU Omnibus Law ini menjadi tempat untuk menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga saja. "Jangan sampai hanya menampung, menampung, menampung keinginan tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan," ujar dia.

Lebih lanjut, Presiden juga menginstruksikan Jaksa Agung, Polri, dan juga BIN agar melihat dampak dari RUU Omnibus Law ini. Karena itu, pembahasan RUU Omnibus Law ini harus dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan.

AYO BACA : Pemerintah Rumuskan Omnibus Law, Gerbong untuk Presiden Batalkan Perda --------- Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Pemerintah Rumuskan Omnibus Law, Gerbong untuk Presiden Batalkan Perda, pada URL https://www.ayobandung.com/read/2019/09/26/64926/pemerintah-rumuskan-omnibus-law-gerbong-untuk-presiden-batalkan-perda Penulis: Republika.co.id Editor : Rizma Riyandi

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya agar menyiapkan regulasi turunan dari Omnibus Law. Yaitu dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah, revisi PP atau rancangan perpres.

"Harus dikerjakan secara pararel bukan hanya untuk menjadikan RUU dan regulasi pelaksanaannya sebagai sebuah regulasi yang solid, tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan," kata Jokowi.

Setelah rancangan UU Omnibus Law ini disetujui oleh DPR, ia pun meminta agar jajarannya segera mempercepat proses eksekusi di lapangan. Presiden juga mengingatkan agar draf RUU Omnibus Law ini disampaikan ke publik sebelum dibahas di DPR.

"Tolong ini sebelum masuk ke DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg, agar mengekspos ke publik, kalau ada hal yang perlu diakomodir harus kita perhatikan. Ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan," ujar Jokowi.

AYO BACA : Perlu Menteri Gigih untuk Melaksanakan Omnibus Law dan Membangkitkan Investasi

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar