Yamaha

DJP dan Pertamina Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

  Kamis, 19 Desember 2019   Dadi Haryadi
Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pertamina (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan. (istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Melanjutkan kerja sama yang telah dimulai pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak dan PT Pertamina (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Integrasi Data Perpajakan.

Penandatanganan Nota ini dilakukan Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, dan Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina di Kantor Pusat Pertamina, Kamis (19/12/2019).

Melalui Nota Kesepahaman ini Pertamina menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang memberikan akses penuh kepada DJP terhadap data transaksi keuangan perpajakan perusahaan.

AYO BACA : Penyidik Kanwil DJP Jabar I Sita Barang Bukti TPPU di Cicalengka

Bagi wajib pajak langkah ini akan mengurangi beban kepatuhan, yaitu beban administratif yang harus ditanggung untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

Selain itu wajib pajak juga menikmati potensi pemeriksaan dan sengketa perpajakan yang lebih rendah karena telah sepenuhnya terbuka kepada otoritas pajak.

Bagi DJP kerja sama ini memberikan akses real-time terhadap data keuangan Pertamina sehingga
dapat melakukan penelitian dan pengujian kepatuhan secara elektronik tanpa harus melalui proses
pemeriksaan yang panjang dan mahal.

AYO BACA : Kanwil DJP Jawa Barat I Kumpulkan Pajak Rp26,5 Triliun

Dengan demikian kerja sama ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengumpulan penerimaan pajak sekaligus menjadi contoh yang diharapkan dapat ditiru untuk diterapkan wajib pajak besar lainnya.

Selain mendapatkan data perpajakan Pertamina sendiri, data transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu para lawan transaksi tersebut untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka, termasuk sebagai data untuk pengisian SPT secara otomatis (pre-populated).

Kerja sama ini menjadi contoh pemanfaatan kemajuan teknologi untuk semakin meningkatkan kepatuhan perpajakan. DJP berkomitmen untuk terus melanjutkan penguatan layanan dan pengawasan termasuk melalui program digitalisasi dan otomasi untuk semakin mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk itu DJP mengharapkan dukungan dan kerja sama dari seluruh masyarakat demi mempercepat pembangunan menuju Indonesia maju.

AYO BACA : Pajak Bertutur 2019, Ratusan Mahasiswa Diajak Sadar Pajak

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar