Yamaha

Soal Gaji PPPK, DPRD Dorong Pemkab Terus Koordinasi dengan Pusat

  Kamis, 05 Desember 2019   Mildan Abdalloh
[Ilustrasi] Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum menerima gaji akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggajian. (Setkab)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- DPRD Kabupaten Bandung mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengatakan, saat ini terdapat ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belum bisa menerima gaji akibat belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggajian.

AYO BACA : Masih Banyak Guru Ngaji Dibayar Rp100 Ribu Per Bulan

"Ada 400-an PPPK yang belum menerima gaji, sebagian besarnya merupakan guru. Masalahnya karena belum ada juklak-juknis dari pemerintah pusat," tutur Fahmi, Kamis (5/12/2019).

Pihak BKPSDM, kata Fahmi, memang sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB untuk mempertanyakan juklak-juknis penggajian PPPK.

AYO BACA : Nasib Guru Honor di Cimahi, Ngajar Nyambi Ngojek

"Katanya sudah dua atau tiga kali koordinasi. Kami dorong untuk meningkatkan lagi koordinasinya, supaya PPPK ini bisa segera mendapat gaji," katanya.

Pemkab Bandung sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk menggaji ratusan PPPK yang lolos seleksi tahun lalu.

Namun, anggaran untuk gaji tersebut tidak bisa diberikan karena belum ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat.

Jika sampai akhir tahun ini Juklak-juknis belum keluar, anggaran tersebut terancam akan menjadi Silpa.

AYO BACA : Komisi X DPR: Perhatikan Kesejahteraan Guru Terutama Honorer

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar