Yamaha

APINDO Jabar Bakal Gugat Ridwan Kamil Terkait SK UMK 2020

  Rabu, 04 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Kecewa dengan terbitnya Keputusan Gubernur (Kepgub) tertanggal 1 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jabar berencana menggugat Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Hal tersebut termaktub dalam surat yang dilayangkan pihak APINDO Jabar kepada Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil selepas menggelar rapat pimpinan pada Rabu (4/12/2019).

AYO BACA : Tolak Tuntutan Buruh, Ridwan Kamil : Saya Cegah PHK

Berdasarkan isi surat yang diterima Ayobandung.com, pihak APINDO akan menggugat Emil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena telah memberikan keputusan yang melanggar aturan. Aturan yang dimaksud adalah bahwa gubernur seharusnya tidak perlu menerbitkan SK UMK karena kewajiban pemerintah provnsi hanyalah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai safety net besaran upah di kota dan kabupaten.

AYO BACA : Meski UMK Jabar Dikabulkan, Buruh Nilai SK Gubernur Untungkan Pengusaha

Kalaupun besaran UMK akan ditetapkan, dalam surat tersebut pihak APINDO menyatakan, seharusnya penetapan dilakukan paling lambat pada 21 November 2019. Pada tanggal tersebut, Surat Edaran (SE) mengenai pelaksanaan UMK di Jabar diterbitkan, namun dicabut kembali pada 1 Desember 2019 bersamaan dengan terbitnya SK mengenai penetapan besaran UMK.

"Jadi, dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 tersebut, pada tanggal 1 Desember 2019, maka Gubernur Jawa Barat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulisnya.

Oleh karenanya, APINDO menyebut akan "mendorong dan mendukung bagi Perusahaan atau bagi Asosiasi Perusahaan Sektoral, yang terkait dan berkepentingan, untuk melakukan gugatan ke PTUN terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut". Proses pengajuan gugatan tersebut akan berpedoman pada bunyi yang tercantum dalam diktum ketujuh huruf d pada SK tersebut.

Selain itu, APINDO juga mendorong Emil untuk membatalkan keputusan dalam SK tersebut, dan menerbitkan kembali SE yang sebelumnya telah dicabut. Pihak APINDO menilai penetapan UMK 2020 yang termaktub dalam SK tersebut tidak mendukung kemajuan dan keberlangsungan dunia usaha di Jawa Barat.

AYO BACA : Ridwan Kamil Tetapkan Kepgub UMK Jabar 2020, Ini Besarannya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
-->

   Komentar