Yamaha

Laporkan LHKPN, Mahfud MD Akui Hartanya Bertambah

  Senin, 02 Desember 2019   Rizma Riyandi
Menkopolhukam Mahfud MD. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku terdapat penambahan harta kekayaan dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) terbarunya yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sejak zaman saya laporan terakhir jadi pejabat itu tahun 2013, tentu ada penambahan (harta kekayaan), kan sudah 6 tahun," ujar Mahfud usai melaporkan LHKPN di Gedung KPK, Senin (2/12/2019).

AYO BACA : Mahfud MD: Reuni 212 Tak Perlu Pengamanan Khusus

Namun Mahfud tidak merinci terkait penambahan harta kekayaan yang dimaksud. Mahfud mengaku dirinya termasuk pejabat yang tertib dalam melaporkan LHKPN.

Saat dirinya telah menjadi pejabat sejak 2002, Mahfud mengaku tidak pernah lalai dalam menyampaikan LHKPN, sehingga proses pelaporan pun berjalan lancar tanpa kendala berarti.

AYO BACA : Mahfud MD Sambut Baik Pengajuan Judicial Review oleh Pimpinan KPK

"Sejak tahun 2002 saya laporan itu dua tahun sekali, jadi pejabat, dua tahun saya lapor, dua tahun saya lapor, sehingga hanya menyambung saja yang berubah yang mana, yang baru yang mana. cuma begitu saja," kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2019.

Mahfud MD tiba di Gedung KPK untuk menyampaikan LHKPN sekitar pukul 13.00 WIB. Dia masuk melalui pintu belakang untuk "menghindari" kerumunan wartawan yang telah menunggu di depan lobi Gedung KPK.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu beberapa menteri maupun wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Ada sekitar lima atau enam menteri termasuk juga wakil menteri terutama mereka yang baru menjabat sebagai penyelenggara negara karena sebelumnya di swasta," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/11).

Namun, Febri tidak menjelaskan lebih rinci berapa menteri maupun wakil menteri yang belum menyampaikan LHKPN tersebut.

AYO BACA : Banyak Institusi Pemerintah Abaikan Rekomendasi Ombudsman

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar