Yamaha

Ridwan Kamil Tetapkan Kepgub UMK Jabar 2020, Ini Besarannya

  Senin, 02 Desember 2019   Nur Khansa Ranawati
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok. Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Setelah sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang memicu kontroversi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menetapkan Keputusan Gubernur (Kepgub) soal besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 29 daerah se-Jawa Barat pada 2020.

Kepgub No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tertanggal 1 Desember 2019 ini sekaligus membuat SE yang sebelumnya dikeluarkan pada 21 November 2019 tersebut tidak berlaku.

Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Eni Rohyani menyebutkan, Kepgub tersebut berisikan sembilan poin ketetapan. Selain menetapkan besaran UMK di masing-masing daerah, salah satu poin utamanya adalah anjuran pelaksanaan diskusi antara serikat pekerja denga pihak industri apabila ada perusahaan yang tidak sanggup membayat karyawannya di bawah angka yang  ditetapkan dalam UMK.

AYO BACA : Soal UMK, Anggota DPR Minta Emil Tak Buat Kebijakan Aneh-aneh

“(Pada salah satu poinnya) terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar,” katanya di Bandung, Minggu (1/12/2019).

Eni menyebutkan, UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Berikut daftar lengkap UMK 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE:

AYO BACA : Emil Akhirnya Keluarkan SK UMK Jabar, Buruh Urung Gelar Aksi

1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54
2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90
3. Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961,51
4. Kota Depok Rp 4.202.105,87
5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58
6. Kabupaten Bogor Rp 4.083.670,00
7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66
8. Kota Bandung Rp 3.623.778,91
9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79
10. Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37
11. Kabupaten Bandung Rp 3.139.275,37
12. Kota Cimahi Rp 3.139.274,74
13. Kabupaten Sukabumi Rp 3.028.531,71
14. Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00
15. Kabupaten Cianjur Rp 2.534.798,99
16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63
17. Kabupaten Indramayu Rp 2.297.931,11
18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28
19. Kabupaten Tasikmalaya Rp 2.251.787,92
20. Kota Cirebon Rp 2.219.487,67
21. Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09
22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70
23. Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36
24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36
25. Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54
26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33
27. Kota Banjar Rp 1.831.884,83.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Mochamad Ade Afriandi mengatakan, semua besaran UMK yang ditetapkan  sudah sesuai pertimbangan Dewan Pengupahan.

"Semua tuntutan (serikat) juga masuk bahasan dalam pleno, dan akhirnya Dewan Pengupahan mengacu pada rekomendasi bupati/wali kota menggunakan acuan surat edaran menteri (ketenagakerjaan)," kata Ade pada agenda JAPRI terkait UMK 2020 Kab/Kota se-Jabar di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (22/11/19).

Hal tersebut juga didasarkan pada pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 naik 8,51 persen mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

AYO BACA : KSPSI Minta Emil Tak Buat Keputusan yang Picu Kemarahan Buruh

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar