Yamaha

TKI di Hong Kong Perlu Bantuan

  Minggu, 01 Desember 2019   Netizen Farid Khalidi, Pegiat Tulisan
Demo Hong Kong. (Dok. BBC)

AYOBANDUNG.COM -- Berkat perang Candu, Inggris menguasai Hong Kong. Berkat pulau kecil itu, Inggris memperoleh julukan yang membanggakan, mataharinya tidak pernah tenggelam.

Berkat Hong Kong, negara-negara Barat dapat menunjukkan sistem ekonomi liberal-kapitalis lebih unggul dari sistem ekonomi sosialis-komunis.  

Di bawah Inggris, Hong Kong tumbuh menjadi pusat keuangan Asia-Pasifik yang terhubung dengan New York dan London. Pelabuhan lautnya merupakan salah satu yang tersibuk di dunia.

Perekonomian Hong Kong berkembang berkat pajak yang rendah, pelabuhan dagang yang nyaris bebas, dan pusat keuangan yang terkelola baik. Kemudahan bisnisnya menempati peringkat tinggi di dunia.

Pertumbuhan ekonomi pada 2017 mencapai 3,8%, tiga persen pada 2018. Menteri Keuangan Paul Chan memperkirakan pertumbuhan pada 2019 diperkirakan antara nol dan satu persen. Hong Kong mengalami resesi.

Masa depan Hong Kong terusik setelah ratusan ribu orang menentang dengan kekerasan pembahasan dan rencana pemberlakuan  Rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing diekstradisi ke Cina. 

Demonstran menilai RUU yang sedang dibahas pemerintah Hong Kong dan badan legislatif pada Februari 2019 mengancam demokrasi dan hukum. RUU itu akan membawa Hong Kong ke kondisi seperti Cina Daratan. 

Hanya lima bulan setelah itu, Chief Executive Hong Kong  Carrie Lam Cheng Yuet-ngor menyatakan RUU tidak akan disahkan atau diberlakukan. Namun, demonstrasi kadung meluas, merusak, dan melumpuhkan. 

Kabarnya sebagai tindakan berjaga-jaga, kalangan investor telah mengalihkan sedikitnya Rp 56 triliun ke Singapura.

Dampak Terhadap TKI

Aksi-aksi demo telah mengganggu sektor pariwisata. Perhotelan, pusat-pusat perbelanjaan,  restoran, ritel kekurangan pengunjung. Banyak maskapai penerbangan mengurangi frekuensi penerbangan lantaran sepi penumpang.

Kondisi seperti di atas menyebabkan para TKI menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan karena majikan juga ‘terpukul’. 

Dewasa ini, sebagaimana data Kementerian Luar Negeri dan pernyataan Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hong Kong Law Chi Kwong  terdapat sekitar 165-167 ribu tenaga kerja Indonesia (TKI), dengan gaji permulaan Rp 8 juta per bulan. Mereka  memperoleh hak libur setiap akhir pekan dan hak-hak lain yang setara dengan WN Hong Kong. 

Kesulitan yang dialami TKI akan mempengaruhi kesejahteraan sanak keluarga mereka di Indonesia. Bila diasumsikan setiap TKI menanggung tiga orang, maka setidaknya 500 ribu orang terpengaruh.  Trickle down effect ini tak bisa diabaikan. 

Kapan Akan Berakhir?

Tidak mudah untuk memperkirakan kapan kekisruhan akan berakhir. Sebab berdasarkan sejarah, Hong Kong telah lama menjadi medan pertaruhan Barat dan Cina.

Belakangan, pemerintah AS sudah turut campur dengan memberlakukan UU Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi  di Hong Kong. UU yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 27 November 2019 tersebut berisi antara lain sanksi terhadap pejabat Cina yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia atau melakukan intervensi otonomi atas Hong Kong.

UU juga mensyaratkan tinjauan tahunan status perdagangan khusus Hong Kong berdasarkan hukum Amerika Serikat. Di samping itu, UU tersebut juga melarang ekspor barang-barang kendali massa seperti gas air mata dan peluru karet ke polisi Hong Kong.

Para demonstran makin bersemangat dengan adanya  UU itu, tetapi Cina tidak menyerah karena merasa sebagai negara yang tak pantas didikte lagi.

Beijing telah meraih prestasi besar  seperti,  mengirimkan astronot ke orbit bumi pada 15 Oktober 2003, mempunyai cadangan devisa 3,105 triliun dolar AS per Oktober 2019, berhasil membangun hubungan diplomatik dengan sedikitnya 179 negara dan telah menghasilkan berbagai produk teknologi tinggi. 

Beijing mengecam UU itu sebagai intervensi urusan dalam negeri dan pelanggaran hukum internasional. Ia berjanji akan membalas.

Dendam Tak Sudah

Yang jarang diketahui adalah Cina sebenarnya menyimpan kebencian terhadap bangsa Barat umumnya, serta bangsa Eropa dan Inggris pada khususnya. Mereka merasa telah diperdaya dan dipermalukan dalam perang Candu 1 (1839-1842) dan II (1856-1860).

Ketika itu, Inggris sengaja menyelundupkan candu atau opium dari India ke Cina untuk merusak mental dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Cina (dinasti Qing) saat itu menerapkan hukum obat-obatan yang melarang peredaran candu. 

Inggris marah dan tercetuslah perang. Cina kalah dan berdasarkan perjanjian Nanjing serta Tianjin, harus menyerahkan Hong Kong, Makau dan Taiwan, masing-masing kepada Inggris, Prancis, dan Portugis.

Penulis sempat membaca sederetan kalimat, yang mulanya diucapkan Dr. Sun Yat Sen,  yang diabadikan di pintu masuk sebuah rumah di Nanjing, Cina. Kalimat-kalimat dalam bahasa Mandarin dan Inggris itu pada pokoknya menyatakan, bangsa Eropa yang serakah telah memperdaya dan mempermalukan bangsa Cina dengan melakukan perang Candu (Opium).  

Perpaduan antara dendam Cina dan campur tangan Washington memperumit masa depan Hong Kong. Presiden Donald Trump menggunakan kisruh di Hong Kong sebagai momentum untuk menggangsir Cina, sekaligus melancarkan perang dagang. 

Pola mengenakan sanksi serta mendukung gerakan-gerakan massa pro ‘demokrasi’ telah diterapkan dimana-mana. Presiden Bolivia Evo Morales berhasil dijatuhkan. Iran dan Venezuela sedang  menjadi target.

Kini, Trump menerapkannya di Hong Kong dengan tujuan memperlemah Cina. Tidak seperti Morales yang kabur ke Meksiko, Beijing menegaskan akan melawan. 

Tinggalah TKI berharap, Hong Kong dapat kembali tertib dan damai, agar posisinya sebagai pusat keuangan terjaga dan pelabuhan lautnya tetap ramai.

Penulis: Farid Khalidi, pegiat tulisan luar negeri yang bermukim di Jakarta.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar