Yamaha

Pemerintah Harus Atur Penggunaan E-Scooter

  Minggu, 24 November 2019   Aprilia Rahapit
Pengguna e-scooter. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Koalisi Pejalan Kaki menilai, tanpa regulasi pemerintah pusat kekuatan aturan pakai e-scooter masih lemah. Sebab penggunaan e-scooter tidak hanya digunakan di daerah DKI Jakarta, melainkan juga seluruh Indonesia. 

"Negara itu kan ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya, ya harus menjamin ya itu tadi pertama perizinan mereka apa, kalau belum ada perizinannya ya cabut dulu operasinya," papar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, Minggu (24/11/2019).

"Kalau terjadi kecelakaan apakah si pihak penyedia jasanya itu bertanggung jawab?" sambungnya. 

AYO BACA : Penabrak Pengguna 'Grabwheels' di Jakarta Tidak Ditahan Polisi

Denga aturan dari pemerintah pusat kata Alfred, maka bisa menjamin segala sesuatu yang terjadi pada penggunanya, terlebih masyarakat tidak bisa dibatasi untuk membeli apapun, khususnya e-scooter.

"Itu harus dijamin oleh negara bahwa dia asuransinya ada nggak, si konsumennya kalau terjadi apa-apa, ya Undang-Undang (UU) konsumen harus muncul juga disitu," papar dia. 

Selain itu, aturan pemerintah pusat terhadap kebijakan penggunaan e-scooter tentunya tidak akan lagi membahas terkait pembagian zona.  

AYO BACA : Dua Pengendara GrabWheels Tewas Akibat Tabrak Lari di Kawasan GBK

Sehingga aturan pemerintah pusat juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Bukan hanya mengatur Jakarta yang saat ini hanya beberapa wilayah diizinkan untuk penggunaan e-scooter.

"Jadi tidak hanya bicara bahwa kita akan atur mereka di kawasan zona-zona itu tadi, zona yang saya tangkap itukan mereka ya paling hanya lima atau empat ya, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini, Ancol, Monas, restricted area yang terlindungi kawasannya, terus GBK, ya kan kawasan2 itu aja sisanya kan di mana lagi?" tegasnya. 

Alfred menyesalkan apabila regulasi dari pemerintah pusat terkait hal ini baru diwujudkan jika telah memakan banyak korban. Seperti halnya kata dia, regulasi terkait ojek online baru di keluarkan ketika sudah terjadi pertikaian dengan ojek pangkalan dan taksi beberapa waktu lalu.

"Saya agak curiga melihat pola-pola skuter listrik ini bisa disamakan pola beroperasinya si ojek online, jadi polanya kaya mirip kehadiran ojek online, dan saat ribut baru turun regulasi, ributnya mending sampe berdarah antara taksi dan lain-lainnya, nah disitulah pola-pola ini dipakai lagi seperti itu," tandasnya.

Diyakini Alfred, dorongan kebijakan pemerintah pusat dan juga penyedia e-scooter akan mendukung sisi aspek keselamatan yang akan menjadi pedoman masyarakat secara matang.

AYO BACA : 1.000 GrabWheels Siap Mengaspal di Bandung

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar