Yamaha Aerox

Koruptor Nyalon Kepala Daerah, Ini Kata KPU Kabupaten Bandung

  Jumat, 22 November 2019   Mildan Abdalloh
Logo KPU. (istimewa)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung belum mengambil sikap terkait mantan koruptor yang mencalonkan diri dalam Pilkada.

Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya mengatakan hal mengenai teknis syarat bakal calon kepala daerah, diatur dalam PKPU nomor 3/2017.

"Kami masih menunggu hasil revisi PKPU nomor 3/2017," tutur Agus, Jumat (22/11/2019).

AYO BACA : Ajukan Anggaran Rp99 Miliar, Ini Rincian yang Diberikan KPU Kabupaten Bandung

Saat ini revisi PKPU tersebut masih dalam tahap uji publik, namun belum disahkan secara resmi. Sehingga kata Agus, pihaknya tidak bisa berspekulasi terkait larangan mantan koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada.

"Biasanya setelah PKPU turun, nanti ada juga semacam rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait hal-hal yang sensitif atau baru, sehingga nanti kami dari KPU Kabupaten Kota dalam menterjemahkan peraturan itu bisa seragam dan bisa dipahami para pihak," ujarnya.

Larangan bagi koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada sempat diutarakan oleh KPU. Bahkan dalam PKPU nomor 3/2017 terdapat pasal mengenai larantan tersebut. 

Namun pada 2018 larangan koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Walau demikian, KPU RI kembali mengusulkan revisi PKPU 3/2017 untuk kembali memasukan larangan koruptor turut mencalonkan dalam Pilkada.

AYO BACA : KPU Kabupaten Bandung Sahkan 55 Calon Anggota DPRD Terpilih

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar