Yamaha

KSPI Kritik Surat Edaran UMK Jabar yang Ditandatangani Gubernur

  Jumat, 22 November 2019   Firda Puri Agustine
Logo KSPI.

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Terbitnya surat edaran tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020 mendapat kritikan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa penetapan UMK seharusnya berbentuk Surat Keputusan Gubernur, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan melindungi para pekerja.

“Surat edaran tidak mengikat perusahaan. Tetapi, hanya bersifat sukarela,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (22/11/2019).

AYO BACA : Ini Daftar UMK 2020 di Jabar

Lebih lanjut, ia khawatir nantinya bakal ada perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan sesuai dengan UMK, dan tidak ada sanksi untuk hal tersebut. Padahal, peraturan mengenai UMK jelas ada dalam Undang-Undang.

“Karena yang namanya surat edaran tersebut boleh tidak dipatuhi. Kami juga menilai, ini adalah kebijakan yang secara sistematis akan menghilangkan UMK,” ujarnya.

Sebagai bentuk protes terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, KSPI menegaskan buruh se-Jawa Barat akan melakukan aksi besar-besaran. Apalagi, kebijakan yang diambil sangat berbeda dengan pemimpin daerah yang lain.

AYO BACA : Daftar UMK Bandung Raya 2020 yang Sudah Ditandatangani Emil

Pihaknya pun mendesak agar Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan seperti tahun-tahun sebelumnya dan yang saat ini dilakukan para gubernur di provinsi lain seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan wilayah lain.

“Upah adalah urat nadi kehidupan bagi kaum buruh. Jika ini diusik, kaum buruh pasti akan keluar dari pabrik-pabrik untuk melakukan protes dengan cara turun ke jalan,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebelumnya menyetujui rekomendasi besaran UMK 2020 di 27 kabupaten/kota di daerah tersebut. Keputusan tersebut tercantum dalam surat edaran bernomor 561/75/Yanbangsos.

Berikut daftar UMK di Jawa Barat:

  • Kabupaten Karawang Rp4.594.324
  • Kota Bekasi Rp4.589.708
  • Kabupaten Bekasi Rp4.498.961
  • Kota Depok Rp4.202.105
  • Kota Bogor Rp4.169.806
  • Kabupaten Bogor Rp4.083.670
  • Kabupaten Purwakarta Rp4.039.067
  • Kota Bandung Rp3.623.778
  • Kabupaten Bandung Barat Rp3.145.427
  • Kabupaten Sumedang Rp3.139.275
  • Kabupaten Bandung Rp3.139.275
  • Kota Cimahi Rp3.139.274
  • Kabupaten Sukabumi Rp3.028.531
  • Kabupaten Subang Rp2.965.468
  • Kabupaten Cianjur Rp2.534.798
  • Kota Sukabumi Rp2.530.182
  • Kabupaten Indramayu Rp2.297.931
  • Kota Tasikmalaya Rp2.264.093
  • Kabupaten Tasikmalaya Rp2.251.787
  • Kota Cirebon Rp2.219.487
  • Kabupaten Cirebon Rp2.196.416
  • Kabupaten Garut Rp1.961.085
  • Kabupaten Majalengka Rp1.944.166
  • Kabupaten Kuningan Rp1.882.642
  • Kabupaten Ciamis Rp1.880.654
  • Kabupaten Pangandaran Rp1.860.591
  • Kota Banjar Rp1.831.884

AYO BACA : Ini Kisaran UMK Kabupaten Bogor yang Diusulkan Pemkab

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar