Yamaha Aerox

Pajak Bertutur 2019, Ratusan Mahasiswa Diajak Sadar Pajak

  Jumat, 22 November 2019   Dadi Haryadi
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor di hadapan ratusan mahasiswa Telkom University. (Istimewa)

DAYEUHKOLOT, AYOBANDUNG.COM -- Kanwil DJP Jawa Barat I menggelar program Pajak Bertutur di Telkom University Bandung, Kamis (21/11/2019). Gelaran ini dihadiri Rektor Telkom University Adiwijaya, beserta jajarannya, para pengurus dan perwakilan mahasiswa dari 16 Tax Center di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat I, serta 200 mahasiswa Telkom University.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor menuturkan, kegiatan yang lahir atas kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti ini merupakan program yang disebut Inklusi Kesadaran Pajak melalui dunia pendidikan.

“Pajak bertutur sendiri merupakan rangkaian program inklusi kesadaran pajak pada semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 yang sudah sadar pajak,” jelas Neil dihadapan sekitar 260 orang hadirin itu.

Selain itu, kegiatan Pajak Bertutur 2019 dilaksanakan untuk membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, khususnya yang terkait pendidikan.

“Baru saja kita saksikan bersama, penandatanganan kerjasama antara Telkom University dengan Kanwil DJP Jawa Barat I untuk kita melaksanakan program bersama yaitu Inklusi Kesadaran Perpajakan di Perguruan Tinggi,” katanya.

Menurut Neil, hal ini didasari kenyataan bahwa menumbuhkan kesadaran pajak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Menumbuhkan kesadaran pajak itu harus selalu dipupuk dan diberikan pemahaman yang benar sejak dini, paling tidak sejak di Perguruan Tinggi. Ini penting, karena pajak memiliki peranan yang luar biasa. Di banyak negara, pajak merupakan salah satu tonggak majunya negara tersebut dapat melaksanakan pembangunannya,” kata Neil.

Neil menilai, kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah. “Masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan mana pajak daerah dan pajak pusat. Ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kepatuhan pajak masyarakat kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Neil menjelaskan perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah. “Dari sisi kewenangan pengelolaan, Pajak Pusat dikelola oleh Ditjen Pajak. Jenis pajaknya terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan  Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3),” jelas dia.

AYO BACA : Tanamkan Kesadaran Pajak Kepada Generasi Muda Lewat Pajak Bertutur

Sedangkan pajak daerah itu, lanjutnya, pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota. “Contoh yang familiar misalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB, perpanjangan STNK) itu dikelola Pemprov. Selain itu ada Pajak Restoran yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Jadi, (PKB dan Pajak Resoran itu) bukan dikelola DJP,” jelasnya.

Neil menjelaskan, peranan pajak ini sangat vital. “80% penerimaan Negara berasal dari pajak. Dalam APBN 2019, pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp2.165 triliun, sekitar Rp1.700 triliun berasal dari penerimaan pajak. Sisanya sebesar Rp378 triliun berasal dari penerimaan Negara bukan pajak dan hibah. Sedangkan kebutuhan Negara kita, membangun jalan dan sebagainya, sekitar Rp2.400 triliun. Bisa dilihat, pengeluaran Negara kita devisit sebesar Rp275 triliun yang harus diusahakan untuk menutupi itu seperti dari obligasi dan utang Negara dan sebagainya,” ungkap Neil.

Lalu dari penerimaan APBN tersebut, dikembalikan lagi ke masyarakat. “20% penerimaan tadi dianggarkan untuk pendidikan, sebesar Rp492,7 triliun, dengan sasaran program Indonesia Pintar Rp20,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pembangunan Sekolah, dan Beasiswa Bidik Misi. Di Bidang Kesehatan, Pemerintah menganggarkan Rp123,1 triliun. Salah satu programnya untuk Kartu Indonesia Sehat bagi 96,8 juta jiwa. Dan yang terbesar untuk belanja infrastruktur sebesar Rp415 triliun seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan bendungan,” katanya.

Di bidang pelayanan terkait pendidikan, selain inklusi kesadaran pajak, DJP saat ini telah menyediakan beberapa program seperti Scientax, diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak yang memuat hasil penelitian ilmiah berupa kajian, baik secara teori maupun empiris, atas isu dan problematika seputar perpajakan di Indonesia maupun komparasi dengan negara lain untuk mengembangkan diskursus mengenai perpajakan di Indonesia.

Kedua, Relawan Pajak, yaitu relawan yang bertugas untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya asistensi pengisian SPT Tahunan via e-filing, dan Ketiga, e-Riset, yaitu layanan izin riset online demi mewujudkan riset sebagai satu kanal edukasi perpajakan.

Saat ini, DJP juga berupaya melakukan perbaikan-perbaikan organisasi, SDM, IT & Basis data, Proses Bisnis dan Peraturan melalui Reformasi Perpajakan. “Reformasi Perpajakan ini untuk optimalisasi penerimaan pajak melalui suatu  Institusi Perpajakan yang Kuat, Kredibel, dan Akuntabel. Ini semua dilakukan DJP untuk mendukung Indonesia, tanah air yang kita cintai ini. Tanpa pajak, tanpa kesadaran masyarakatnya untuk berkontribusi, Indonesia tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Inilah saatnya kita menjadi bagian untuk Indonesia semakin baik, kuat, dan mandiri. Pajak Kuat Indonesia Maju,” ucapnya.

Senada dengan Neil, Rektor Telkom University Adiwijaya mengatakan, potensi Indonesia sangat besar. “Kenyataannya, kesadaran masyarakat yang membayar pajak baru 15%-an saja. Artinya, potensi kita cukup kuat jika yang bayar pajak bisa 100%,” ujar Adi.

Adi menjelaskan, negara-negara maju bisa melakukan pembangunannya dengan baik karena disokong para pembayar pajaknya.

“Beberapa Negara di Eropa yang sudah maju, mengenakan tarif pajak lebih tinggi dari Indonesia, sekitar 50%. Tarif progresif PPh di Indonesia baru 5-30% saja. Artinya kita memang menuju kesana. Pembangunan yang kita nikmati saat ini adalah berkah dari pembayaran pajak sampai saat ini. Kita ingin tak hanya menikmati, tapi juga turut berkontribusi. Saya sangat yakin dengan adanya program inklusi kesadaran pajak ini, sedikit banyak akan membangun awareness (kesadaran) pajak dan langkah kita bersama ini menuju Generasi Emas Sadar Pajak akan bisa terlaksana,” jelasnya.

AYO BACA : Kanwil DJP Jabar I Edukasi Pajak di Kampus Unisba

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar