Yamaha NMax

Lika-liku Unla Nikahkan Massal Warga Tanpa Identitas di Bandung

  Jumat, 22 November 2019   Nur Khansa Ranawati
Sebanyak 6 pasangan tunawisma menjalani nikah massal dan pembagian identitas kependudukan gratis di aula Universitas Langlangbuana, Kamis (21/11/2019). (Ayobandung.com/Nur Khansa Ranawati)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kerap menjadi salah satu cara menikah termudah yang dapat dilakukan oleh pasangan ketika memutuskan untuk hidup bersama.

Tak perlu resepsi, asalkan syarat-syarat sah telah terpenuhi maka pasangan dapat menyandang status pasutri hanya dengan melaksanakan ijab kabul dan menuntaskan syarat administratif di KUA setempat.

Namun, bagi sebagian orang, menikah di KUA pun perlu perjuangan berliku. Tak melulu soal biaya, bagi mereka, menikah berarti juga perlu merunut asal-usul tanah kelahiran dan keluarga yang selama ini tak jelas rimbanya.

Mereka adalah para tunawisma Kota Bandung yang selama ini mayoritas berprofesi sebagai pemulung sampah dan supir gelap. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana (Unla) melakukan pendataan dan advokasi bagi tujuh pasang calon mempelai tunawisma yang sama-sama memiliki masalah administratif kependudukan, alias tak tercatat sebagai warga.

Ketua Lembaga Pengabdian Unla, Siti Anah Kunyati mengatakan, pihaknya telah melakukan advokasi tersebut selama kurang lebih delapan bulan. Hal itu dilakukan bagi warga tunawisma baik yang berasal dari Kota Bandung maupun pendatang.

"Ada yang sejak lahir di Bandung tapi asal-usulnya kan tidak jelas karena tinggal di pinggir sungai atau selokan dan akhirnya jadi anak jalanan," ungkapnya ketika ditemui di Kampus Unla, Kamis (22/11/2019).

Bentuk advokasi tersebut, dia mengatakan secara umum adalah berupaya memberikan hak-hak sipil warga tunawisma tersebut. Pasalnya, ketiadaan identitas mereka berdampak pada berbagai fasilitas negara seperti jaminan sosial dan bantuan sosial yang tidak dapat diakses. Termasuk hak untuk menikah.

"Fasilitas-fasilitas itu kan basisnya dari KTP. Kalau tidak ada, dia enggak akan dapat apa-apa sebagai warga negara," ungkapnya.

Proses advokasi ini, dia mengatakan meliputi upaya pemenuhan persyaratan dari tingkat RT hingga sejumlah dinas Kota Bandung yang terlibat. Selain itu, upaya untuk menyakinkan pemilik kontrakan yang ditinggali warga tanpa identitas tersebut untuk menandatangani surat keterangan pun bukan perkara mudah.

"Karena belum tentu pemilik kontrakan mau memberi keterangan di atas materai bahwa rumah kontrakannya bisa dijadikan alamat mereka (warga tunawisma) untuk mendapatkan KTP," jelasnya.

Selama masa pengurusan identitas para tunawisma tersebut, pihak Unla berupaya memberikan stimulus kontrakan bagi mereka selama tiga bulan. Harga sewanya berada di kisaran Rp300 ribuan per-bulan.

AYO BACA : Pendidikan Kesehatan Reproduksi Cegah Seks Bebas

"Hal ini untuk membangun kesadaran bagi mereka bahwa memiliki tempat tinggal itu penting. Alhamdulillah setelah 3 bulan mereka tetap bisa bayar sewa dengan menabung Rp10 ribu per-hari," ungkap Siti.

Setelah memiliki alamat domisili dan syarat kependudukan lainnya, akhirnya para tunawisma yang mayoritas berada di usia 30 tahun ke atas tersebut berhak mendapatkan KTP hingga Kartu Keluarga (KK).

KTP dan KK tersebut dibagikan bersamaan dengan prosesi nikah massal yang dilakukan di aula kampus Unla bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Kamis (21/11/2019).

Kala itu, sebanyak enam pasang warga tunawisma yang telah berhak mendapat KTP dan KK duduk berjejer di sebuah meja panjang di aula. Masing-masing mengenakan pakaian tradisional dengan wajah yang telah dirias.

Para penghulu dari KUA kemudian menikahkan mereka. Satu pasangan lainnya harus menunda proses karena syarat administrasi yang belum terpenuhi. 

Salah satu pasangan, Ian dan Nuraeni mengaku senang atas diberikannya bantuan akses terhadap data kependudukan sehingga mereka akhirnya dapat menikah. Saat ini keduanya akan tinggal di sebuah kontrakan di bilangan Kebon Pisang.

"Senang bisa dapat KTP dan KK. Kita juga dikasih kontrakan 3 bulan. Akta nikah semua sudah, penghulu semua bantu didatengin, dibayarin sama penyelenggaranya," ungkapnya ketika ditemui selepas prosesi pernikahan.

"Kita sekarang sudah bayar sendiri kontrakannya di daerah Kebon Pisang," tambahnya.

Acara nikah massal Kamis siang tersebut merupakan  acara ketiga yang pernah Unla selenggarakan. Siti menyebutkan, sebelumnya pihaknya juga pernah menggelar acara serupa di era 90'an. Bekerjasama dengan sejumlah komunitas dan LSM, acara nikah massal kala itu digelar di Masjid Salman ITB.

"Tapi dulu tidak ribet untuk mendapat buku nikah bisa kontak-kontak saja, sekarang kan harus ada NIK dari KTP," jelasnya.

Sehingga, dirinya berharap ke depan pemerintah dapat membuat terobosan untuk memfasilitasi para warga tunawisma untuk dapat mengurus syarat kependudukan. Pasalnya, dia mengatakan, warga tunawisma berpenghasilan rendah ini masuk ke dalam kategori warga marjinal yang rentan dan memerlukan perhatian khusus.

"Jangan perlakukan sama dengan warga biasa yang punya akses informasi banyak. Mereka itu rentan. Untuk mendampingi mereka saja kita ini sudah mengambil waktu mereka untuk mencari nafkah karena pendapatannya hanya untuk dihabiskan satu hari," jelasnya.

AYO BACA : Menko PMK: Tak Lulus Sertifikasi Perkawinan, Pasangan Tak Boleh Menikah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar