Yamaha Aerox

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Siapkan Saluran Aspirasi Masyarakat

  Rabu, 20 November 2019   Dadi Haryadi
Peluncuran tahapan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2020 oleh Bawaslu Jawa Barat. (Istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pilkada Serentak tahun 2020 di Jawa Barat resmi dimulai ditandai dengan diluncurkannya tahapan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.

Terdapat delapan daerah yang akan menggelar hajatan demokrasi lima tahunan ini yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Depok.

Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan mengatakan, dalam rangka mengawal Pilkada Serentak 2020 ini, pihaknya membuat satu saluran aspirasi dengan mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi kontestasi politik ini.

"Kita buat yang namanya 'SALAM',  yaitu Saluran Aspirasi Masyarakat. Hal ini adalah inisiatif yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat," kata Abdullah, di Bandung, Rabu (20/11/2019).

AYO BACA : Tingkat Partisipasi Pilkada Cianjur Selalu Menurun, Bagaimana di 2020?

Abdullah berharap, dengan adanya saluran aspirasi ini, partisipasi masyarakat dalam segi pengawasan bisa lebih meningkat dibandingkan dengan Pemilu Serentak tahun 2019 yang baru saja selesai. 

"Harapan kita level partisipasi dalam pelaksanaan Pilkada 2020 selain partisipasi dalam menggunakan hak politik, juga penting partisipasi dalam mengawasi tahapan dan prosedur," tegasnya. 

Pelibatan seluruh stakeholder dalam segi pengawasan di pilkada ini, dikarenakan tingkat pelanggaran yang cukup tinggi. Banyak persoalan-persoalan yang akan muncul, seperti politik transaksional, politik uang, ketidaknetralan ASN dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

"Hal inilah yang akan mencederai integritas proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan secara langsung mencederai kualitas pelaksanaan pemilu," tegasnya. 

AYO BACA : Pilkada Serentak Jawa Barat Rawan Sengketa

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, optimis bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akan berjalan kondusif, aman dan demokratis. Karena Jawa Barat sudah sangat berpengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya. 

"Jabar ini aman, kondusif. Pileg dan Pilpres kan tidak ada kerusuhan, tidak ada peluru lepas, tidak ada bangunan yang dirusak dan dibakar. Di tempat lain ada di kita enggak ada. Ini menandakan Jabar senang pada demokrasi. Tingkat partisipasinya juga tinggi," katanya.

Disamping itu, Ridwan Kamil juga menyoroti soal tidak konsistennya sistem demokrasi di Indonesia yang sering berubah-ubah. Hal ini sebagai respon RK terhadap wacana Menteri Dalam Negeri yang akan kembali merevisi undang-undang pemilu yang baru saja dilakukan. 

Pemilu Serentak tahun 2019 kemarin, terlalu banyak memakan korban. Alasan itulah yang menjadi wacana perubahan sistem pemilihan pada pemilu tahun 2024 mendatang. 

"Demokrasi kita ini kan masih muda, belum berabad-abad seperti Amerika. Kita setelah rezim otoriter yaitu tahun 98 sampai sekarang menggunakan sistem demokrasi, maka menemukan sistem yang ideal itu menurut saya masih dalam proses pencarian. Tiap lima tahun berganti. Kemarin serentak ada korban kan, diwacanakan tidak serentak seperti 2019 itu menandakan bentuknya belum ketemu," jelasnya.

Sehingga, apapun nanti aturan atau undang-undang pemilu yang akan disahkan, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Karena hasil dari pemilu, akan menentukan nasib bangsa dan negara. 

"Saya hanya berdoa, apapun yang disepakati tolong itu merupakan hasil ijtihad, hasil sebuah riset yang paling sedikit mudaratnya, kalau perfect mah mungkin susah," ujarnya. 

AYO BACA : Awasi Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Libatkan Masyarakat

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar