Yamaha

Kanwil DJP Jabar I Serahkan 4 Tersangka Pidana Pajak ke Kejati

  Senin, 18 November 2019   Andres Fatubun
Kabid Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Barat I, Rustana Muhamad Mulud Asroem. (dok. Kanwil DJP Jawa Barat I)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM – Penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I melaksanakan penyerahan tahap dua berupa tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Total ada 4 orang tersangka atas nama AAP alias A, AS alias DAS, AP, dan (4) R.

Berkas perkara atas keempat tersangka tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, Senin (18/11/2019). Tersangka AAP alias A, bersama-sama dengan AS alias DAS, AP dan R, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Mereka dengan sengaja menerbitkan,mengedarkan, dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan setidak-tidaknya pada kurun waktu masa pajak September 2018 sampai Juli 2019.

Akibatnya, perbuatan tersangka tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dijual atau diedarkan kepada perusahaan-perusahaan pengguna. Nilai total kerugian mencapai Rp 98 miliar.

Barang bukti yang telah disita terkait perkara pidana ini di antaranya adalah 1 unit laptop serta 1 buah modem yang digunakan untuk mengupload e-faktur atau faktur pajak yang  diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Modus Operandi yang dilakukan tersangka berawal pada Juli, Agustus, dan Desember 2018. Tersangka AS alias DAS mendirikan PT LSE, PT SPJ dan PT PIK dalam rangka menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FP TBTS). 

Kegiatan usaha PT LSE, PT SPJ dan PT PIK adalah niaga bahan bakar minyak (BBM). Namun dalam kenyataannya perusahaan tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan niaga bahan bakar minyak (BBM) dari instansi yang berwenang, tidak memiliki gudang tangki penampung BBM, dan tidak pernah melakukan pembelian stok BBM solar untuk dijualbelikan. 

Dalam rangka membuat atau mengupload faktur pajak TBTS tersebut, tersangka AS alias DAS dibantu oleh tersangka AAP alias A yang berperan sebagai operator peng-upload faktur pajak (TBTS) berbentuk elektronik. 

Tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A kemudian menerbitkan faktur pajak PT LSE, PT SPJ, dan PT PIK yang digunakan sebagai pasokan pajak masukan kepada perusahaan penerbit faktur pajak TBTS. Di antaranya kepada PT KCE milik tersangka AP, PT  GPI milik SM, dan kepada PT BBM milik S alias E dengan bantuan tersangka R. 

Faktur Pajak PT LSE, PT SPJ dan PT PIK tersebut oleh tersangka AS alias DAS dan  tersangka AAP alias A jual kepada sesama penerbit faktur seharga antara 0,5% hingga 1% (satu persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.

Selain memasok faktur pajak masukan (TBTS) kepada sesama penerbit faktur pajak TBTS, tersangka AS alias DAS dan tersangka AAP alias A juga menerbitkan faktur pajak PT LSE, PT SPJ, dan PT PIK kepada para PKP Pengguna FP TBTS seharga antara 5% hingga 8% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. 

Perbuatan AAP alias A, AS alias DAS, AP dan R tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang  Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. 64 KUHP untuk tahun pajak 2018 s.d Tahun 2019.

Mereka terkena ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar