Yamaha NMax

Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Awal 2021

  Jumat, 15 November 2019   Aprilia Rahapit
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft PerPres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). (istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah kini tengah fokus mematangkan perencanaan persiapan pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ditargetkan awal tahun 2021 menjadi tahap pertama pembangunan.

Hal tersebut disampaikan  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut awal tahun 2021 menjadi tahap pertama usai melaksanakan, Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft PerPres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

AYO BACA : Dampak Bom Medan, Luhut Yakin Tak Ganggu Investasi

“Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal tahun 2021. Sehingga pembangunan nanti ditargetkan selama tiga  tahun,” ujar Menko Luhut melalui siaran pers yang diterima.

Selain itu lanjut Luhut, pemerintah juga tengah membentuk Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara.

AYO BACA : Pindah Ibu Kota, Jokowi Sebutkan Sejumlah Hal yang Akan Dibangun

“Nanti Menteri PPN, Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan Profesional agar bisa lebih cepat,” tambah Menko Luhut.

Sementara itu Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, terlebih dahulu akan menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara.

“Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,” katanya.

Lanjut dia, banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, misalnya, penentuan rDaerah Otonominya, Daerah Istimewanya, hingga Distrik atau Pusat Pemerintahnya.

“Nanti fungsi Ibukota itu juga apakah sebagai Ibukota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibukota Negara sekaligus Ibukota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibukota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya Kementerian atau Lembaga Negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibukota Negara, maka semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua,” katanya.

AYO BACA : Jadi Juri Sayembara Desain Ibu Kota Negara, Emil: Harus Terbaik Sedunia

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar