Yamaha

Ahok Jadi Bos BUMN, Berkapasitas atau Dekat Pemerintah?

  Rabu, 13 November 2019   Regi Yanuar
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah).(Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM – Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selangkah lagi akan menjabat sebagai direktur utama di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Indikasi ini tampak dari kedatangannya ke Kementerian BUMN atas undangan dari sang Menteri Erick Thohir.

Usai pertemuan tersebut, Ahok mengungkapkan ditawari posisi di salah satu BUMN. Dia pun mengaku siap untuk mengisi posisi tersebut.

"Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2019).

Kendati demikian, dia belum mengetahui bakal ditempatkan di BUMN yang mana. Dia hanya mendapat kejelasan akan segera menjabat posisi tersebut pada Desember nanti.

"Saya enggak tahu , mungkin Desember. Nanti tanya pak menteri, ya," ujarnya.

Dukungan

Melansir dari Suara.com, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga menilai Ahok bisa membantu perusahaan BUMN bisa semakin maju. Hal itu mengingat kapasitas Ahok sebagai mantan gubernur yang dianggap tegas.

"Pak Erick melihat bahwa bisa membantu kita kan Pak Ahok masih muda jadi masih bisa bantu BUMN," katanya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai alasan Ahok ditunjuk untuk bergabung di salah satu BUMN karena kinerjanya selama ini bagus.

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," kata Luhut dinukil dari Republika.co.id.

Dekat Pemerintah?

Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati merasa kurang sreg atas pemilihan Ahok sebagai Dirut BUMN.

Dia beranggapan posisi Dirut BUMN lebih baik diserahkan kepada kalangan profesional.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan standar pemerintah dalam memilih Ahok untuk mengisi jabatan di BUMN.

"Saya tidak mengerti justifikasinya untuk Pak Ahok seperti apa? Sisi profesional itu yang harus dijelaskan ," kata Enny kepada Ayobandung.com, Rabu (13/11/2019).

Dia menyarankan, kelak pemerintah harus memilih Dirut BUMN dengan standar yang jelas dengan memperhitungkan kapasitas dan track record, bukan karena kedekatan.

"Harusnya BUMN itu bukan dari politisi, BUMN itu bukan organisasi masyarakat atau partai politik," ungkapnya.

Terkait kedekatan tersebut, Enny menyindir keputusan Erick ini lebih mengakomodasi kedekatan politiknya dengan Ahok dibandingkan dengan kebutuhan BUMN.

"Erick harus tahu kebutuhan BUMN, kebutuhan profesional di BUMN seperti apa, jangan berdasarkan like and dislike," ungkapnya.

Meski demikian, Enny tak menampik latar belakang Ahok sebagai pengusaha menjadi poin plus ketika menjabat sebagai Dirut BUMN kelak. Akan tetapi, dia mengingatkan mengelola badan usaha swasta berbeda dengan BUMN.

Restorasi BUMN

Sementara itu, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan tidak masalah bila calon Dirut BUMN bukan berasal dari pihak internal perusahaan.

Dia menilai bahwa faktor yang paling penting untuk menjadi dirut terkait kepemimpinan yang visioner dan kemampuan eksekusi yang handal.

"Jadi bisa dari eksternal sepanjang dianggap calon tersebut punya kapabilitas kepemimpinan yang sesuai," katanya kepada Ayobandung.com.

Toto pun menilai Ahok cocok menangani BUMN saat ini yang butuh transformasi secara radikal. Hal itu karena saat ini beberapa BUMN tengah mengalami permasalahan internal yang sudah lama tak terselesaikan semisal holding PTPN atau masalah keuangan PT Krakatau Steel (KRAS).

"Siapa tahu sentuhan Pak Ahok bisa bawa BUMN menuju era baru yg lebih sehat," tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar