Yamaha

Sekilas P2K3 yang Wajib Kamu Ketahui!

  Selasa, 12 November 2019   Netizen Dilla Nur Azizah
Ilustrasi. (phitagoras.co.id)

Regulasi formal yang menyatakan bahwa tiap perusahaan harus membuat yang namanya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang tugasnya menginisiasi, mengawasi, atau memastikan bahwa pelaksanaan itu benar-benar bisa meminimalisir kecelakaan.

Latar belakang P2K3 mencegah terjadinya gangguan dan kesehatan kerja melalui penerapan K3. Untuk susunan dari manajemen panitia pembina keselamatan kerja itu sendiri tidak harus dari divisi khusus dibentuk bisa jadi mereka hasil comotan diambil dari bagian mana cuman mendapat tugas tambahan bahwa K3 berjalan optimal di perusahaan tersebut.

Tujuannya untuk mencegah dari gangguan sehingga membantu pihak pimpinan perusahaan dan penerapan K3. Berarti urutan lantai komando langsung ke kepala atau direktur atau kepala perusahaan yang bertanggung jawab. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa K3 itu krusial karena langsung dibawahi oleh pimpinan dari perusahaan tersebut.

Dasar hukumnya ada banyak yang sebelumnya mendorong perusahaan untuk membentuk lamanya divisi yang meskipun orang-orang didalamnya tidak harus meng-handle pekerjaan secara tunggal jadi bisa saja menggambilnya dari divisi lain, yang pasti mereka memiliki tugas untuk memastikan bahwa K3 secara optimal.

Mulai dibentuk, perusahaan berkonsultasi dengan Disnaker terlebih dahulu terkait dengan penyelenggaraan manajemen P2K3, pengesahan, penerbitan hingga pelantikan langsung dari pihak Disnaker Trans. Tugas pokoknya bisa memberi saran, pertimbangan di bidang K3 pada perusahaan ataupun pengurus di tempat kerjanya.

Siapa sih yang harus membentuk panitia P2K3? Itu tenaga kerja yang jumlahnya lebih dari 100 sementara kita tahu kalau misalnya skala menengah itu minimal plus minus 100 yang otomatis memiliki manajemen P2K3. Ataupun bisa jadi lebih kurang 100 pun harus dengan asumsi bahwa resiko bahayanya besar kaya misalkan perusahaan-perusahaan kontruksi adapula yang kecil jumlahnya yang hanya 50 itupun bukan pekerjaan tetap namun berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maka dia memiliki kewajiban untuk menyusun P2K3.

Jumlah tenaga kerja bisa bermacam-macam dari dibawah 100 di atas 100. 6 orang mewakili perusahaan atau 6 orang mewakili tenaga kerja. Kombinasi harus 2 pihak dari pekerja ataupun dari jajaran direksi, kalau misal tenaga kerjanya 50-100 yang berisiko jumlah anggotanya 6 orang 3 perwakilan perusahaan dan 3 dari tenaga kerja. Sebelumnya pihak perusahaan jajaran direksi atau tenaga kerja harus memiliki satu pemahaman terkait standar keselamatan yang mereka inginkan idealnya seperti apa. Kadang ada beberapa yang misalnya pada tahap kerja menuntut spesifikasi alat ingin seperti ini, pihak perusahaan mungkin karena keterbatasan yang dimiliki mereka mungkin yang ada saja dulu, mungkin jenis bisa yamg lain dan sesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Syarat-syarat standar untuk melaksanakan operasional harus bisa tercapai.

Ketua harus dipimpin oleh pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan diawasi oleh direksi dan dewan komisaris yang melakukan pengawasan. Apakah operasional yang dilakukan? Program yang mereka susun sesuai dengan visi perusahaan. Mereka secara operasional tidak masuk perusahaan, dewan komisaris cuman mereka memiliki legitimasi, kewenangan untuk mengganti jajaran direksi ketika mereka tidak bisa mencapai visi misi dengan baik. Ketika ketua perusahaan statusnya sebagai ketua P2K3 mereka harus melaporkan kepada jajaran dewan komisaris, sejauh mana mereka melakukan P2K3 secara ideal. Pembinaan P2K3 programnya bisa bermacam-macam dan bervariasi, penyuluhan secara periodik tidak harus rutin dan harus sebulans sekali mereka, bisa presentasi kepada divisi-divisi tertentu yang mungkin tiap individu bisa berbeda seperti bagian produksi, penjualan atau bagian audit bisa berbeda-beda. Tergantung dari kegiatan operasional yang mereka jalankan.

Treatment tergantung dari kegiatan operasional yang mereka jalankan. Pada tempat unit kerja biasanya ada kotak dan helm berwarna warni yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya di Cicendo Bandung ada kurang lebih 5 warna helm. Tiap haripun penanggung jawabnya berbeda kalaupun terjadi kecelakaan. Misalkan ada warna biru sebagai pengarah bertugas sebagai pengatur dan pengkoordinir, memastikan pasien ke tempat titik poin yang steril dari kecelakaan, memastikan tidak lewat tangga yang membahayakan dan harus lewat jalur yang save.

Ada juga warna putih untuk bertugas untuk menyelamatkan data-data yang penting seperti arsip dan berkas perusahaan. Prioritas pertama keselamatan manusia atau nyawa tapi mereka harus memikirkan bagaimana caranya dokumen perusahaan jangan sampe musnah karena dokumen itu asset tugas mereka untuk menyelematkan. Merah bertugas untuk menggunakan apart berarti langkah pertamanya adalah menggunakan apart dan memastikan untuk mematikan sumber api, mereka sudah mendapat pelatihan langsung. Tiap hari shipnya berbeda-beda supaya pasti mereka dikondisikan ketika ada bencana, mereka harus siap tidak boleh atau jangan panic karena apabila mereka panik maka semua panik, tidak hanya nyawa namun dokumen atau file yang mana asset penting perusahaan.

Safety Audit biasanya ada pihak ketiga juga atau ditunjuk oleh Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaanya sudah berjalan sesuai aturan. Setelah terjadi kecelakaan ada mitigasi bisa konsekwensinya bisa sampai ke hukum.

Undang-undang K3 sudah ada sejak tahun 1970 meskipun sudah beberapa kali revisi namun yang menjadi dasar utama ini menggunakan Undang-Undang tahun 1970. Indikasi kecelakaan bisa bermacam-macam, potensi-potensi kecelakaan yang timbul itu apa saja? Dan cara menanggulanginya seperti apa? Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1970, arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3 adalah sebagai berikut, mencegah dan mengurangu kecelakaan yang sifatnya preventif atau sebelum dengan mengurangi dan memadamkan kebakaran preventif adapun aksinya ketika kebakaran itu terjadi, selanjutnya mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Potensi ledakan darimana? Hubungan dengan bahan bakar AC pun bisa terjadi peledakan, konsleting listrik, K3 berarti kita prepare terhadap semua kemungkinan yang akan terjadi terhadap keselamatan kerja.

Hubungan kerja dimana pihak perusahaan dan pihak tenaga kerja ini memiliki kesepakatan lain job desk yang mereka miliki, beban yang mereka miliki, kompensasi yang harus dibayarkan perusahaan baik kontribusi dari pekerjaannya sendiri. Disitu ketika terjadinya prakontra disebutkan secara detail diharapkan secra komprehenship mengetahui detail–detail didalamanya karena ketika perusahaan itu melanggar ataupun dia tidak mentaati butir-butir kesepakatan yang ada di dalam kerja kita memiliki hak kuat untuk melakukan gugatan.sekarang kita sudah terbiasa dengan perjanjian kontra terutama ketika ada seorang yang masuk sebagai karyawan baru.

Relative agak sulit perusahaan memberikan penawaran sebagai karyawan tetap. Jadi mereka biasanya mendapatkan kontrak terlebih dahulu sebabanyak satu atau dua tahun, tapi masalahanya perusahaan ini ketika kontrak selesai mereka justru tidak memperpanjang mereka merekrut lagi yang baru. Karena memang ketika mereka menetapkan karyawan tetap konsekwensi yang mereka ambil pun juga cukup berat karena hak-hak yang melekat sebagai karyawan tetap bermacam-macam dan itu tidak harus dipenuhi ketika kayawan itu berstatus sebagai karyawan kontrak.

Seperti halnya terkait dengan tunjangan kesehatan, cuti, tunjangan setelah pension. Ada hak-hak yang tidak melekat pada karyawan yang berstatus kontrak. Sebenarnya apabila ada karyawan yang telah di kontrak selama satu atau dua tahun dia memiliki hak untuk dijadikan sebagai karyawan tetap. Namun kebanyakan memilih untuk merekrut karyawan lain yang notabenenya yang otomatis tidak ada kewajiban untuk akan menjadi tetap.

Kita dapat bernegosiasi ketika bersepakat dengan pihak perusahaan dan masuk sebagai karyawan mereka. Hak dan kewajibannya pun dipastikan juga sudah sejalan dengan terkait aturan ketenagakerjaan. Jabatannya jelas, tempat kerjanya jelas, besar upah dan cara pembayarannya juga jelas karena inimenyangkut dengan aspek keselamatan kerja. Jika beban kerja berat kompensasinya minim dan mereka tidak memberi upah lembur lebih baik jangan. Terkadang perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Usia yang bisa dipekerjakan minimal 13-17 tahun dalam rentang kerja sehari tiga jam yangtidak menggangu kegiatan sekolah.

Setiap perusahaan harus ada kejelasan terhadap beban kerja dalam satu hari atau satu bulan yang boleh dibebankan ke karyawannya, masimal 40 jam bisa juga 6 hari dalam seminggu. Biasanya perusahaan menetapkan 8 jam atau selama 6 hari sistemnya 8 jam diganti dengan uang lembur. Idealnya mayoritas perusahaan menetapkan back office 8 jam sehari dalam 5 hari jadi masih ideal 40 jam dalam satu minggu. Istirahat paskerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama empat jam, masuk jam 8 istirahat jam setengah 12 masuk lagi jam 1.

Cuti tahunan biasanya setahun diberikan 12 hari. Biasanya cuti bersama setelah lebaran biasanya kurang lebih 3-4 hari selanjutnya setiap karyawan memiliki hak mengambil cuti 9 hari dalam setahun. Apabila absen tanpa izin otomatis jatah cuti tahunannya akan di potong. Ada juga cuti melahirkan 1 ½ bulan sebelum dan 1 ½ bulan sesudah dan karyawan berhak menerima gaji pokok meskipun mereka full tidak masuk 3 bulan. Demikian sekila P2K3 yang wajib masyarakat tahu agar kita terhindar dari risiko kecelakaan yang akan terjadi kapan saja dan dimana saja.

Dilla Nur Azizah, Mahasiswi Unpad jurusan Administrasi Keuangan Publik 2016
 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar