Yamaha

Veteran Minta Perjuangan Bangsa Dilanjutkan Dengan Tidak Korupsi

  Minggu, 10 November 2019   Aprilia Rahapit
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Adi Mulyo (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Ayojakarta.com/Aprilia Rahapit)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Puluhan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) hadir dalam upacara Hari Pahlawan di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (10/11/2019). Salah satunya, Adi Mulyo menitipkan pesan terkait memperjuangkan Indonesia saat ini.

"Kami merasa diperhatikan oleh bapak gubernur (Anies Baswedan), sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang para pahlawan tidak berhenti untuk mengobarkan semangat perjuangan," ungkapnya.

Ia menuturkan, perjuangan pahlawan harus diteruskan oleh para pemuda, salah satunya dengan tidak melakukan korupsi.

AYO BACA : Pemimpin Rasa Pahlawan

"Ini harus diwakili, diteruskan oleh para pemuda kita, nilai 45 ini harus diwarisi. Jangan berhenti, terus berlanjut demi negara Indonesia adil dan makmur. Kamu jangan korupsi, tidak boleh korupsi," tuturnya.

Sementara itu, Anies menambahkan Pemprov veteran di DKI secara khusus tahun ini telah menggratiskan Pajak Bumi Bangunan (PBB) para anggota LVRI hingga tiga generasi di bawahnya, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 yang diterbitkan Rabu (24/4/2019).

"Ini terkait veteran di DKI secara khusus, semua keluarga veteran, keluarga pahlawan, keluarga orang yang berjasa kepada bangsa dan negara mereka dibebaskan dari PBB," tuturnya.

AYO BACA : Inovasi dan Aksi Nyata untuk Negeri Jadi Semangat Hari Pahlawan

"Sehingga para purnawirawan, para pensiunan pegawai negeri tidak terusir dari rumahnya karena tidak mampu membayar pajak yang di Jakarta ini dari hari ke hari terus meningkat," sambung dia.

Anies menuturkan, kebijakannya tersebut merupakan penghormatan kepada orang-orang yang berjasa pada bangsa dan negara.

"Bukan sekedar didoakan saat upacara tapi diringangkan hidupnya, khususnya saat di masa tua dan juga keluarganya. Itu yang dilakukan di Jakarta," tandasnya.

Untuk diketahui, keringanan PBB bagi rumah para pejuang juga dilakukan di era Sutiyoso, Fauzi Bowo diberikan sekitar 50%, dan di era Joko Widodo senilai 75%.

Sementara di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tahun 2015 PBB digratiskan untuk rumah yang nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar, Sayangnya dengan wacana diskon 75% untuk NJOP-nya Rp 2 miliar pada tahun 2017 tidak terealisasi hingga saat Ahok lengser dari jabatannya.

AYO BACA : Alasan Gus Dur dan Soeharto Tak Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar