Yamaha Aerox

Kabinet Baru Jangan korupsi

  Senin, 04 November 2019   Redaksi AyoBandung.Com   Netizen
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Pidato pelantikan Joko widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia priode 2019-2024 memang tidak menyinggung tentang persoalan pemberantasan korupsi. Tidak ada kosa kata korupsi dalam isi pidato yang disampaikan oleh  Jokowi di hadapan pimpinan dan anggota parlemen, serta undangan lainnya dalam acara pelantikan itu.

Akan tetapi, secara tersirat Jokowi menyinggung tentang pemberantasan korupsi walaupun tidak secara inflisit. Salah satu hal itu tergambar dari isi pidato yang disampaikannya, yakni tentang penyederhanaan birokrasi.

Menurut Jokowi, "Penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar besaran. Investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas."

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi.

Dari poin penyederhanaan terhadap birokrasi ini bisa ditangkap kesannya bahwa urusan birokrasi yang panjang dan berbelit, menjadi cikal bakal lahirnya korupsi. Karena tidak bisa untuk dipungkiri, salah satu faktor yang menyebabkan adanya tindak pidana korupsi itu dikarenakan birokrasi yang rumit dan lambat, yang memunculkan terjadinya negoisasi, yang menyebabkan rawan tindak pidana korupsi, khususnya suap.

Belum lagi terlalu banyaknya eselonisasi, sebagai pintu masuknya korupsi didaerah yang dilakukan oleh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota. Karena untuk mendapatkan jabatan di setiap eselon, tidak luput dari jual beli jabatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Dengan melakukan penyederhanaan terhadap eselonisasi dan memangkas birokrasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya, adalah sebagai upaya Jokowi untuk menutup pintu korupsi didalam pemerintahannya di periode kedua.

Jangan Korupsi

Walaupun di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden, Jokowi tidak menyebutkan tentang pemberantasan korupsi secara gamblang, tapi berbeda ketika Jokowi memperkenalkan dan melantik para menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

AYO BACA : Puan Pastikan Hubungan Ibunya dan SBY Baik-baik Saja

Dalam perkenalan dan pelantikan para menterinya, Presiden Jokowi menyampaikan enam pesan kepada para pembantunya itu. Salah satu pesan Jokowi itu yang utama adalah jangan korupsi! Ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.

Pesan yang disampaikan oleh presiden agar para menteri jangan korupsi membuktikan bahwa Presiden masih menganggap korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (Exraor  Sinary Crime). Korupsi bukan lagi merupakan kejahatan biasa. Dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistimatis, struktur dan masif serta telah meluas. Dengan begitu, menimbulkan efek kerugian negara dan dapat mensengsarakan rakyat.

Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dapat mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (Good Govermance). Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan intitusi dari pemerintah, karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan pejabat dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan karena prestasi, tapi melainkan dengan sistem 'Wani Piro'. Sehingga korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi. Seperti kepercayaan dan toleransi.

Dampak korupsi kemudian bermuara kepada bidang ekonomi dan investasi. Sehingga mempersulit pembangunan ekonomi dan investasi. Karena korupsi meningkatkan ongkos niaga dalam segala urusan administrasi pada birokrasi yang panjang dan berbelit. Untuk memperlancar urusan maka hadirlah korupsi sebagai jawabannya. Kebijakan pemerintah akhirnya menguntungkan para pemberi sogok, bukan memberikan keuntungan bagi rakyatnya.

Pesan yang disampaikan oleh Presiden kepada para menterinya agar jangan melakukan korupsi, merupakan warning bagi para menteri dan sekaligus untuk menyadarkan masyarakat agar turut memantau kinerja para menteri agar tidak melakukan korupsi.

Korupsi dapat disejajarkan dengan tindakan terorisme yang dapat mengancam kelangsungan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sebagai kejahatan yang luar biasa tentu menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa pula. Maka seluruh lapisan masyarakat perlu untuk mewaspadai tentang bahaya laten korupsi.

Tantangan Berat

Pemberantasan tindak pidana korupsi didalam pemerintahan Jokowi periode pertama masih memperlihatkan tingginya skala korupsi di Indonesia.

AYO BACA : Jadi Menhan, Prabowo Diundang Berkunjung ke Amerika

Sepanjang tahun 2014-2019 tercatat sekitar 23 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang terjerat dalam kasus korupsi. Belum termasuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Kemudian selama pemerintahan Jokowi pula Kepala Daerah yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi tercatat sebanyak 105 kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. 90 Kepala Daerah melibatkan Bupati dan Walikota. Serta 15 kasus korupsi lainnya melibatkan Gubernur.

Belum lagi para menteri Kabinet Jokowi yang terlibat korupsi, seperti menteri Sosial Idrus Marham yang telah divonis oleh pengadilan selama tiga tahun penjara.

Kini menyusul pula menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi yang menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Setelah itu ada nama Enggar Tiasto Lukita menteri Perdagangan, dan Lukman Hakim Syaipuddin menteri Agama. Kedua mantan menteri ini kasus dugaan korupsi yang melibatkan keduanya masih dalam penyelidikan KPK. Ditambah lagi dengan keterlibatan korupsi yang dilakukan oleh intitusi penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Semua kasus kasus korupsi ini membuktikan masih tingginya tingkat korupsi di dalam Pemerintahan Jokowi periode pertama,  hal ini akan menjadi tantangan berat pemberantasan korupsi diera kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Karena legeslasi yang dibentuk dalam lima tahun terakhir, masih jauh dari harapan masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi.

Apalagi publik melihat lahirnya Undang-undang (UU) KPK yang baru hasil dari Revisi UU KPK yang lama penuh dengan kontraversial, yang dianggap dapat mempersulit KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

Tugas berat Jokowi-Ma'ruf Amin dalam melaksanakan tugas pemerintahan , salah satu adalah untuk meyakinkan masyarakat yang terlanjur pisimistis, bahwa negara benar benar serius akan melakukan pemberantasan korupsi, sesuai dengan agenda pembangunan hukum yang dijanjikan pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, yang tertuang dalam janji kampanyenya beberapa waktu yang lalu. Semoga!

Tanjungbalai, 3 November 2019

Wisnu AJ, Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah (Fokad) Kota Tanjungbalai.

AYO BACA : Mengintip Jeroan Mobil Hybrid Para Menteri Jokowi

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar