Yamaha Mio S

UU KPK Baru Berlaku, Ketua KPK Sebut Tetap Akan OTT Seperti Biasa

  Kamis, 17 Oktober 2019   Suara.com
Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku akan tetap melakukan OTT meski UU KPK hasil revisi telah berlaku. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang dilakukan bersama DPR RI dan Pemerintah resmi berlaku hari ini, Kamis (17/10/2019). Atas hal itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku pihaknya bekerja seperti biasa.

UU KPK ini tetap berlaku meski Presiden Joko Widodo tidak menandatangani RUU KPK tersebut untuk menjadi perundang-undangan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo menegaskan, meski telah berlaku UU KPK yang baru hasil revisi, pihaknya tetap bekerja seperti biasa dalam mencegah dan menindak korupsi.

KPK bakal tetap meningkatkan penanganan korupsi ke tahap penyidikan atau melakukan operasi tangkap tangan (OTT) termasuk kasus-kasus di tingkat penyelidikan yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup.

AYO BACA : UU KPK Mulai Berlaku, Tjahjo Tak Ingin Ada Lagi OTT Kepala Daerah

"Pekerjaan di KPK berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Jadi, misalkan besok ada kasus yang misalkan tapi belum tentu ya, misalkan ada penyelidikan yang sudah matang perlu ada OTT ya akan dilakukan OTT," kata Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Agus menyebut, UU KPK hasil revisi ada sekitar 26 poin yang akan menghambat kinerja KPK, selain soal penyadapan, poin lainnya yang berisiko menghambat kerja KPK yakni dihapuskannya bagian yang mengatur bahwa Pimpinan KPK adalah penanggung jawab tertinggi di KPK serta Pimpinan KPK bukan lagi Penyidik dan Penuntut Umum.

Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan Peraturan Komisi untuk mengantisipasi pelemahan yang terjadi dampak dari berlakunya UU KPK yang baru. Termasuk mengenai Dewan Pengawas yang belum dibentuk saat ini serta pihak yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) karena pimpinan KPK nantinya bukan lagi penyidik dan penuntut umum.

"Mengenai Dewan Pengawas belum terbentuk mungkin masih sampai Desember kan, tapi kan itu langsung berlaku kan, seperti yang pimpinan diragukan, penyidik diragukan, itu kan ada implikasinya ke dalam. Oleh karena itu, di dalam Perkom itu juga akan menjelaskan in case nanti itu diundangkan, yang tanda tangan sprindik siapa, itu sudah kita tentukan di dalam Perkom itu," ujar Agus

AYO BACA : Bupati Indramayu Kena OTT KPK, Ridwan Kamil: Saya Sudah Ingatkan

Agus menambahkan dalam Perkom tidak hanya menyangkut pihak yang berwenang menandatangani Sprindik. Dalam Perkom tersebut pun terdapat sejumlah poin lainnya untuk mengantisipasi berlakunya UU KPK baru. Termasuk menyangkut Pasal 70C UU baru yang menyebutkan.

"Pada saat UU ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini," ujarnya.

"Isinya banyak. Yang terkait implikasi dari berlakunya UU KPK apa saja, di Perkom itu ada. Itu merinci semua implikasi kalau UU itu berjalan. Perkom itu bukan hanya masalah Sprindik tapi banyak hal yang diatur," ujar Agus.

Meski begitu, Agus pun masih berharap sekali dengan Jokowi menerbutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang menyangkut UU KPK yang baru.

KPK, kata Agus, memohon Jokowi menerbitkan Perpu setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019.

"Yang lebih penting kami masih berharap kami masih memohon, mudah-mudahan bapak Presiden setelah dilantik dan memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan Perpu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak," kata Agus.

AYO BACA : Jokowi Sebut Susunan Kabinetnya Sudah Rampung di Instagram

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar