Yamaha Lexi

Kirim Berkas Kendaraan Bermotor, Pos Indonesia Teken MoU Bersama Korlantas RI

  Rabu, 16 Oktober 2019   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
PT Pos Indonesia Teken MoU Bersama Korlantas RI. (ayobandung.com/Eneng Reni)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM--PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan Badan Pembina Samsat, yang terdiri dari Korp Lalu Lintas Kepoisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja (Persero). 

Tidak hanya itu, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepahaman modern channel Samolnas atau Samsat Online Nasional antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Value Stream Indonesia (VSI) sebagai vendor aplikasi Samolnas tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi Pos Giro Mobile dan layanan Pospay. 

Direktur Regident Korlantas polri Brigjen Halim Paggara menyampaikan, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pengiriman Stiker Registrasi Pengesahan Tahunan Surat Tanda Kendaraan Bermotor, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, pemanfaatan channeling produk Pos Giro Mobile dan layanan Pospay untuk menampung transaksi Samsat Online Nasional (Samolnas). 

Selain itu, dibangun pula kerja sama untuk pengiriman bukti Pajak Kendaraan Bermotor, Pemanfaatan Posmail untuk Pemberitahuan Pajak Kendaraan kepada para Wajib Pajak, Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor yang bermasalah (menunggak) baik melalui email (Posmail) maupun pemberitahuan melalui surat dan potensi pemanfaatan e-Materai untuk bukti pelunasan/pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 

"Kita tahu pembayaran Samsat Online Nasional ini bisa di lakukan android, melalui modern channel dan perbankan. Nah, setelah berhasil membayar akan ada STNK virtual, bukti sudah melakukan pembayaran pajak, atau lainnya. Setelah itu samsat mengirim STNK tersebut sesuai alamat pemilik. Diberi tempo maksimal satu bulan melalui PT Pos untuk ke seluruh Indonesia ke alamat STNK yang dituju," ungkap Halim usai penandatanganan nota kesepahaman, di Bandung, Rabu (16/10/2019).

Halim berharap dengan kerja sama ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor melalui apikasi Pos Giro Mobile dan datang ke Kantor Pos terdekat. Terpenting sinergi ini, lanjut Halim, diharapkan dapat mengurangi jumlah penunggak pajak kendaraan motor. 

"Kita harapkan demikian (naik) sebab evaluasi saat melihat siatuasi politik kemarin juga dengan adanya Pilpres, Pilkada serentak ada evaluasi terjadi penurunan baik pembayaran pajak dan lainnya. Makanya kita sepakat untuk meninggikan. Pertama, sosialiasasi kepada masyarakat untuk patuh bayar pajak, kedua kita door to door kepada masyarakat, diingatkan, dan penegakan hukum melalui razia di jalan. Kenaikannya kita harapkan 100% lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Komersial Pos Indonesia Charles Sitorus menyampaikan, untuk percepatan eksekusi kerja sama di Tingkat Daerah (Provinsi) sehingga masyarakat akan semakin cepat dapat dilayani, PT Pos Indonesia berkoordinasi dengan jajaran Polda di seluruh Indonesia.

"Setelah MoU ini kita koordinasi dengan masing-masing polda. Kalau di MoU kita diberi target paling lambat tiga bulan harus sudah mulai. Tapi kami sepakat kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya masyarakat lebih nyaman. Paling lambat layanan ini tiga bulan sudah berjalan," ungkap Charles.

Charles juga menyampaikan 70% jaringan PT Pos di Indonesia sudah siap menyalurkan layanan ini. Bahkan lanjut Charles, bila masyarakat membutuhkan layanan pengiriman dalam kota, pihaknya memiliki layanan Q9 yang bisa mengirimkan berkas maksimal sembilan jam. 

"Untuk mengantar dalam kota, kalau masyarakat menginginkan diantar lebih cepat dalam sembilan jam bisa antar, tentunya korelasinya dengan pertarifan yang ada. Dari kepolisian sendiri memberikan tenggat waktu, maksimal satu bulan, tapi kalau masyarakat ingin lebih cepat begitu selesai dari Korlantas kami bisa langsung antar," lanjutnya.

Di sisi lain, utuk memberikan keamanan dalam pengiriman berkas, Charles juga menyampaikan, masyarakat bisa menambahkan layanan asuransi untuk berkas yang akan dikirim.

"Kami sudah berdiskusi untuk mengasuransikan dokumen yang diberikan karena itu dokumen negara dan berharga. Jadi kami akan meminta masyarakat untuk mengasuransikan dokumen itu agar lebih nyaman," ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar