Yamaha Aerox

Jauhnya Perbedaan Gaji Guru PAUD dan Anggota DPRD KBB

  Rabu, 09 Oktober 2019   Tri Junari
Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) KBB. (Tri Junari/Ayobandung.com)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM--Pendapatan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) berbanding terbalik dengan gaji yang diterima Anggota DPRD. Jika Guru PAUD hanya hidup dari intensif Rp125 ribu/bulan, seorang wakil rakyat bisa mendapat Rp40 juta/bulan.

Bukan hanya itu, jomplangnya intensif guru PAUD berjumlah 2.200 orang itu hanya 900 guru yang memperoleh intensif. Selebihnya, pendidik anak pada masa keemasan ini hanya diupah Rp50 ribu oleh lembaga tempatnya bernaung.

Kesenjangan yang begitu mencolok itu mendorong pemerintah daerah maupun DPRD agar lebih memperhatikan gaji guru PAUD yang masih jauh dari kata layak di banding dedikasinya pada dunia pendidikan di KBB.

"Di KBB tercatat ada sebanyak 2.200 guru PAUD. Namun dari jumlah itu, baru 900 orang yang mendapatkan insentif. Itupun nilainya hanya Rp125.000 per bulan," kata Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) KBB Siti Nurul Aini, Rabu (9/10/2019).

AYO BACA : Insentif Guru PAUD di Bandung Barat Hanya Rp125.000 per Bulan

Dia menilai, besaran gaji dan insentif itu memang sangat kecil dan belum sebanding dengan sumbangsih mereka dalam membentuk karakter dan mendidik anak sejak dini.

Para guru PAUD, ujar dia, juga harus sabar dan kuat secara mental, terlebih bagi mereka yang mengajar di pelosok desa. Atas dasar itu, pihaknya terus bersinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah agar memperhatikan kesejahteraan para guru PAUD.

Padahal jarak antara rumah tinggalnya dengan lokasi PAUD cukup jauh. Tetapi, mereka tetap semangat mengajar meski di tengah segala kekurangan.

"Memang pada dasarnya guru PAUD tidak ada gaji tapi lebih bersifat sosial. Beda dengan guru lainnya yang mendapat gaji, tunjangan, insentif, dan sertifikasi. Kami sudah cukup bersyukur dengan apa yang kami kerjakan. Apalagi sekarang ada beberapa desa yang memberikan perhatian kepada guru PAUD dengan menyisihkan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) untuk insentif guru PAUD," ujar dia.

AYO BACA : Meski Pikul Beban Berat, Tingkat Kesejahteraan Guru PAUD Masih Rendah

Berdasarkan data resmi, di KBB terdapat sebanyak 900 lembaga PAUD. Ada yang berbentuk yayasan dan ada juga yang di bawah PKK. Hasil pendataan 2018 terdapat sekitar 20.000 siswa PAUD di KBB, tersebar di 165 desa.

Berdasarkan keterangan dari pihak Sekretariat DPRD KBB, setiap bulan masing-masing anggota dewan membawa pulang gaji sekitar Rp40 juta. 

Jika dikalikan dengan total 50 anggota DPRD KBB, total uang yang digelontorkan hanya untuk gaji dewan Rp2 miliar perbulan atau Rp120 miliar selama lima tahun menjabat.

"Gaji anggota DPRD KBB sekitar Rp40 juta perorang. Itu termasuk tunjangan komunikasi, perumahan dan transportasi," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD KBB Ronny Rudyana, Kamis (26/9/2019).

Dia mengemukakan, besaran gaji legislator tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Besaran gaji dewan, ujar dia, juga telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga besaran gaji tidak bisa disebut besar atau kecil, karena setiap daerah pasti memiliki kebijakan masing-masing dan besaran berbeda.

"Tunjangan perumahan untuk ketua DPRD Rp18 juta sedangkan untuk wakil ada yang Rp16 juta dan ada juga yang mendapat Rp15 juta," ujar Ronny.

AYO BACA : 50 Anggota DPRD KBB Sedot Anggaran Rp2 Miliar/Bulan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar