Yamaha

Sempat Ditolak, Jabar Tetap Upayakan Payung Hukum Bantu Pesantren

  Selasa, 24 September 2019   Republika.co.id
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka Pekan Sosialisasi dan Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Bandung Tahun Akademik 2019/ 2020 di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung Jl.Soekarno Hatta No. 752 Kota Bandung, Kamis (19/9/2019). (ANTARA/Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berkomiten membuat payung hukum pondok pesantren meski Raperda Pendidikan Keagamaan (pesantren) sempat ditolak Kementerian Dalam Negeri. 

Menurut Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, pergub pesantren saat ini sudah memasuki tahap penyelesaian.

AYO BACA : Pemerintah dan Komisi VIII DPR Sepakati RUU Pesantren

"Mudah-mudahan ini (pergub pesantren) ditandatangani (gubernur) dan segera bermanfaat," ujar Uu kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Uu mengatakan, dengan Pergub Pesantren ini, Pemprov Jabar bisa memberikan perhatian kepada pesantren. Melalui Pergub Pesantren, sekitar 10.000 Ponpes di Jawa Barat akan mendapat anggaran dari Pemdaprov Jabar dengan lebih mudah.

AYO BACA : Bupati Bandung Lanjutkan Keinginan Habibie Bangun Pesantren

"Pertama, keberpihakan tentang anggaran. Pesantren bisa mendapatkan anggaran. Tidak hanya mereka yang mengajukan proposal, tapi seluruh pondok pesantren. Besar atau tidaknya nanti akan disesuaikan dengan anggaran kami," paparnya. 

Pergub Pesantren, kata dia, akan mengatur anggaran seperti biaya operasional para santri dan kiai. Selain itu, pergub mengatur kewenangan Pemprov Jabar yang bisa membangun sarana dan prasarana ponpes dalam bentuk hibah. 

"Selama ini ponpes minta anggaran lewat proposal, kemudian dananya untuk pembangunan. Nah, melalui pergub ini anggaran yang diberikan kepada pesantren bisa seperti itu (lewat proposal) atau pesantren bisa dibuatkan (sarana dan prasarana) oleh kami lewat lelang, setelah beres kami hibahkan kepada ponpes," papar Uu.  

Kemendagri belum lama ini menolak Raperda Pendidikan Keagamaan yang digagas Pemprov Jabar karena masalah kewenangan. Meski demikian, Pemprov Jabar terus berjuang melahirkan aspek legalitas kegiatan pondok pesantren melalui sebuah peraturan gubernur.

"Keberpihakan kami, kepemimpinan kami dan Kang Emil kepada pesantren harus tetap memiliki legalitas atau payung hukum," kata Uu seraya mengatakan, jika keberpihakan Pemprov Jabar kepada pesantren ini tidak memiliki legalitas maka akan rawan.

AYO BACA : Komitmen Pesantren Menjaga Perdamaian

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar