Yamaha Aerox

RKUHP, YLBHI: Ada Pasal yang Secara Substansi Bermasalah

  Sabtu, 21 September 2019   M. Naufal Hafizh
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/am.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi menjadi persoalan jika diterapkan di tengah masyarakat.

"Ada pasal yang secara substansi bermasalah, misalnya membungkam kebebasan sipil, pasal makar, dan pasal menghina presiden," kata Asfinawati dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

AYO BACA : Sejumlah RUU Masih “Dikebut” DPR, Ini Komentar Jokowi

Menurut dia, ada pasal yang menyasar ruang pribadi dalam pasal-pasal di RKUHP, seperti terkait dengan perzinahan karena pandangannya relatif.

Asfinawati pun mengingatkan RKHUP malah jadi menambah-nambah pidana pemenjaraan, padahal saat ini dibutuhkan bentuk pemidanaan baru karena penjara atau lembaga pemasyarakatan banyak yang sudah penuh.

AYO BACA : RKUHP: Ayam Peliharaan Makan di Kebun Orang, Pemilik Didenda Rp10 Juta

"Bayangan saya bakal banyak orang masuk penjara ketika KUHP baru diterapkan. Harapan penjara tidak penuh, tidak akan terjadi," ujarnya.

Ia mengatakan, Indonesia merevisi KUHP karena merupakan peninggalan kolonial Belanda sehingga jangan sampai RKUHP memiliki semangat kolonial di dalamnya.

Selain itu, menurut dia, DPR mengeluhkan ada banyaknya tekanan dari berbagai pihak dalam pembahasan RKUHP. Namun, DPR seharusnya bisa membahas secara bebas dari kepentingan kelompok tertentu dan membahasnya secara terbuka.

"Ada masa-masa ketika DPR sangat akomodatif dalam pembahasan RKUHP. Akan tetapi, akhir-akhir ini pembahasannya tertutup, di hotel mewah," katanya.

AYO BACA : Gelandangan dapat Masuk Penjara, Ini Kata Menkumham

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar