Yamaha Lexi

Gelandangan dapat Masuk Penjara, Ini Kata Menkumham

  Jumat, 20 September 2019   Dadi Haryadi
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) didampingi Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi (kiri) menyampaikan pernyataan di gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9/2019). (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mempertanyakan mengapa pasal penggelandangan di RKUHP baru diributkan sekarang.

Padahal sejak dulu masyarakat tidak ribut soal pasal pidana terkait gelandangan padahal sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

AYO BACA : DPR Diminta Tunda Pengesahan RUU KUHP

"Mengapa tidak ribut kita dulu dalam gelandangan dapat dipidana? Ada rupanya eksploitasi besar-besaran tentang penggelandangan sampai sekarang?," kata Yasonna, di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Yasonna menilai justru menurutnya peraturan terkait gelandangan diperbaiki dalam Rancangan KUHP yang baru.

AYO BACA : Dewan Pers Minta RKUHP Tak Ganggu Kebebasan Pers

"Pasal dalam RKUHP itu mengatakan jika terjadi gelandangan dan pengemis, maka akan dikirim ke rumah panti, dididik menjadi orang bekerja," ujar dia.

Dia mengklaim bahwa RKUHP lebih manusiawi ketimbang KUHP yang lama. Apalagi di dalam pembahasannya melibatkan mantan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo.

"Di dalam pembahasannya ada Profesor Tuti selaku mantan Dirjen HAM, yang sangat pro gender," kata Yasonna.

Menurut Yasonna, datangnya kecurigaan bahwa RKUHP dapat mempidana gelandangan dan pengemis adalah ilusi yang diciptakan saat ada perbaikan aturan di dalam KUHP itu yang menurutnya lebih berat hukumannya.

AYO BACA : RKUHP: Ayam Peliharaan Makan di Kebun Orang, Pemilik Didenda Rp10 Juta

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar