Yamaha Aerox

Setahun Oded-Yana: Kontroversi Pungli hingga Pro-Kontra Rekayasa Lalin Sukajadi

  Jumat, 20 September 2019   Nur Khansa Ranawati
Sejumlah kendaraan melintas dalam uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Sukajadi dan Cipaganti. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode 2018-2023, Oded M. Danial dan Yana Mulyana genap memasuki usia satu tahun pada Jumat (20/9/2019).

Selama masa tersebut, kepemimpinan mereka tak lepas dari kontroversi. Beberapa kebijakan sempat menuai pro-kontra di kalangan warga yang meriuhkan jagat media sosial.

Tak jarang pula warga membandingkannya dengan masa kepemimpinan wali kota sebelumnya yang kini telah melenggang menjadi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bahkan, beberapa permasalahan sempat menimbulkan momen 'saling sindir' di antara Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, dengan pihak Pemkot Bandung, seperti pada masalah pemeliharaan stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) dan gedung Bandung Creative Hub (BCH).

Ayobandung.com merangkum lima hal yang sempat menjadi kontroversi selama satu tahun pemerintahan Oded-Yana memimpin Kota Bandung:

1. Isu Pungli di Bandung Creative Hub

Pada pertengahan Januari 2019, gedung yang kerap digunakan sebagai tempat para mahasiswa maupun khalayak umum menggelar pameran atau kegiatan keratif lainnya, BCH sempat ramai diberitakan. Gara-garanya, terdapat isu pungli dari pengelola BCH terhadap pihak yang hendak menggelar pameran di tempat tersebut.

Padahal sebelumnya, tak pernah ada pungutan biaya untuk menyelenggarakan acara di gedung yang dikenal dengan ornamen warna-warninya itu.

Hal tersebut disebut-sebut menjadi penyebab sepinya gedung tersebut dari berbagai kegiatan kesenian belakangan ini. Namun, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menepis isu tersebut.

"Setelah saya ke teman-teman yang anaknya sering ke sini, bilangnya tidak ada apa-apa, tidak ada pungli," ungkapnya ketika ditemui di BCH, Jumat (18/1/2019).

Dugaan pungli yang dinilai disebabkan oleh mismanajemen pengelola BCH tersebut bahkan ditanggapi oleh Emil. Dia sempat dimintai pendapat oleh awak media mengingat Emil merupakan penggagas berdirinya BCH ketika masih menjabat sebagai wali kota Bandung.

Emil menyatakan bahwa kemungkinan adanya pungli tersebut menjadi indikasi adanya permasalahan dalam pengelolaan manajemen gedung. Dia juga mengaku selalu menyarankan agar BCH dikelola pihak ketiga agar lebih maksimal.

"Kalau ada masalah itu berarti ada masalah di manajemen pengelolaan. Dari awal jadi wali kota Bandung saya sudah sampaikan agar pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga," ungkapnya saat ditemui di Gedung Sate, Kamis (17/1/2019).

"Ini terjadi sampai detik-detik terakhir sibuk urusan harus ada PNS yang mengurus itu (BCH). Saya sudah bilang, birokrat pemerintah itu bukan operator. Bayangkan kalau saya buat stadion lima buah, masa harus ada PNS yang mengurus itu," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Yana mengatakan bahwa BCH saat ini masih akan terus berada di bawah pengelolaan Disbudpar dan Pemkot Bandung. Ketika ditanya apakah ke depannya akan dibuka pengelolaan lewat dana CSR atau sejenisnya, Yana merasa hal tersebut tidak perlu dilakukan.

"Kalau pakai CSR itu khawatir akan ada kompensasi dan timbal balik. Kita masih mampu kok, APBD Kota Bandung masih mampu untuk dipakai memfungsikan BCH sebagaimana peruntukannya, untuk kaum kreatif," ungkapnya.

2. Skywalk Teras Cihampelas Sepi

Pada pertengahan Juli, masalah sepinya pengunjung area skywalk Teras Cihampelas sempat menjadi bahasan yang ramai diperbincangkan warga, termasuk di media sosial. Potret PKL yang lesu serta beberapa fasilitas umumnya yang kurang terawat membuat warga menyayangkan kondisi tersebut.

Belum lagi ditambah pembangunan Teras Cihampelas tahap II yang hingga saat ini tak kunjung rampung. Proyek ini ditargetkan baru akan dimulai kembali pembangunannya setelah selesai proses lelang pada 2020.

AYO BACA : Setahun Oded-Yana: Komitmen Bangun Bandung Bebas Sampah

Sepinya area wisata tersebut salah satunya dirasakan oleh pihak pedagang. Seperti yang dialami Rukmana, misalnya. Pria paruh baya penjual sweater dan jaket tersebut mengaku omzet berkurang lebih dari setengahnya bila dibandingkan dengan masa-masa sebelum relokasi.

"Waktu di bawah sih sehari bisa laku 5 sampai 10 potong, mungkin terbantu yang lalu-lalang enggak susah naik (tangga). Setelah di teras kadang laku satu atau dua, kadang juga enggak jual," ungkapnya pada Ayobandung.com, Sabtu (20/7/2019).

Hal serupa juga dialami salah seorang pedagang bakso di kios bagian kuliner, Widia. Dia mengaku, pada masa-masa awal Teras Cihampelas diresmikan, omzetnya per-hari bisa mencapai Rp7 juta rupiah.  "Tapi sekarang mah dapat Rp500.000 juga udah bela-belain banget sampai malam," ungkapnya.

Yana Mulyana tak menampik hal tersebut. Dia menilai, bila tak dihadirkan inovasi ataupun aktivasi di tempat tersebut, para wisatwan perlahan akan merasa jenuh. Sehingga, diperlukan adanya kegiatan yang rutin diselenggarakan di Teras Cihampelas untuk memancing rasa penasaran wisatawan.

"Memang harus kreatif sih, saya juga akan minta ke teman-teman Disbudpar soal kegiatan apa yang bisa menarik calon pengunjung. Itu kan pemkot yang memindahkan, maka pemkot juga yang punya kewajiban bantu mereka meningkatkan penjualannya," ungkap Yana ketika ditemui di Balai Kota Bandung.

3. Polemik GBLA Tak Terawat

Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang sempat terbengkalai membuat warga Bandung geram. Pasalnya, berbagai fasilitas publik maupun fasilitas penunjang kegiatan olahraga di tempat tersebut nampak rusak tak terawat.

Foto-fotonya pun sempat viral di media sosial. Bahkan, warga sempat menginisiasi gerakan kerja bakti membersihkan stadion tersebut beramai-ramai.

Emil sempat turut mengomentari hal ini. Dia mengklaim situasi yang tak terawat tersebut diakibatkan oleh minimnya anggaran yang dialokasikan untuk perawatan dan pengelolaan. Bahkan, Emil pun sempat memberi tawaran agar GBLA diserahkan pengelolaannya ke pihak Pemprov Jabar.

"Kalau terbengkalai pasti kurang anggaran, dan anggarannya ada di sana (Pemerintah Kota Bandung)," ungkap Emil, sapaan akrabnya, ketika ditemui di Gedung Sate, Rabu (17/7/2019).

"Ya kecuali kalau pemkot mau menyerahkan aset ke provinsi. Itu sudah biasa. Kita menyerahkan aset ke pusat juga sering. Sama-sama negara, cuma beda saku. Kalau enggak sanggup kasih saja ke pemprov, dengan senang hati kita urus," lanjutnya.

Namun, Yana menyebutkan bahwa permasalahan sesungguhnya terletak pada kepenguasaan aset GBLA yang masih berpolemik. Belum seluruh aset GBLA diserahkan kepada Pemkot Bandung oleh kontraktor, yakni PT. Adhi Karya yang dipercaya membangun GBLA dalam tiga tahap.

Saat ini, bagian stadion yang merupakan hasil tahap kedua pembangunan belum diserahterimakan kepada pemkot. Menurut Yana, pihak kontraktor merasa pembangunan sudah selesai namun di sisi lain pemkot memandang pihak kontraktor itu melakukan wanprestasi.

Pengerjaan tahap kedua terdiri dari beberapa lokasi, seperti lobi, beberapa titik bagian tribun penonton, dan sejumlah titik area berumput. Area inilah yang belum diserahterimakan pihak kontraktor kepada Pemkot Bandung. Sedangkan tahap tiga adalah pengerjaan area parkir dan jalan.

Yana menjelaskan, belum serah terima itu membuat Pemkot Bandung tak berani untuk merawat fasilitas, termasuk mengelolanya. Sebab hal tersebut akan dianggap melanggar regulasi.

Namun soal area yang telah menjadi kewenangan Pemkot Bandung, salah satunya lapangan, Yana menjamin sudah bisa dimanfaatkan. "GBLA selama hanya digunakan lapangannya saja tanpa penonton Pemkot Bandung siap menjamin, dan itu layak dan terpelihara dengan baik. Saya minta polisi memberikan izin," ujar Yana di Jalan Braga Kota Bandung, Sabtu (24/8/2019).

Ia menjelaskan, alasan tidak diperkenankan penonton masuk adalah karena masih adanya titik-titik tribun penonton yang belum diserahterimakan dan dalam keadaan kurang baik. Dengan begitu, ia tidak dapat menjamin keamanan penonton.

Jika seluruh aset GBLA telah diserahterimakan, Pemkot Bandung memiliki dua opsi pengelolaan, yaitu mengelolanya atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelolanya. Dalam hal ini, proses tersebut harus melewati tahap lelang yang memakan waktu kurang lebih tiga bulan.

AYO BACA : Setahun Memimpin Bandung, Oded: Terima Kasih Warga!

"Saya ditargetkan oleh Pak Wali Kota untuk menuntaskan sampai November. Insyaallah bisa, mohon doa dan dukungan saja," katanya.

4. Rekayasa Lalin Sukajadi

Rekayasa jalur lalu lintas di ruas Jalan Cipaganti dan Jalan Sukajadi, Kota Bandung yang uji cobanya dilakukan sejak Kamis (11/7/2019) hingga Kamis (18/7/2019) menjadi salah satu kebijakan yang juga menuai banyak pro dan kontra.

Tak heran, rekayasa jalur ini banyak merubah kebiasaan berkendara warga kota pada jalur-jalur utama yang ramai dilintasi. Alhasil, kebingungan yang berujung pada sendatan dan kemacetan lalu lintas terpantau banyak terjadi pasa masa-masa uji coba jalur.

Warga hingga pengamat yang kurang setuju terhadap rekayasa lalin ini kebanyakan menilai bahwa hal ini hanyalah solusi untuk 'memindahkan kemacetan' alih-alih meniadakannya.

Secara umum, poin perubahan arus lalu lintas yang terjadi adalah merubah Jalan Sukajadi menjadi one way dari RS Hasan Sadikin hingga Flamboyan. Sementara, Jalan Cipaganti juga diberlakukan one way mulai dari area Rumah Mode.

"Gambarannya kalau dari Sukajadi, kita akan jadikan one way, khusus untuk ke arah utara sampai ke Flamboyan. Untuk Cipaganti, nanti akan kita ubah arah. Dari arah Lembang jadi diturunkan semua," ungkap Wakasatlantas (sekarang Kasatlantas) Polrestabes Bandung, Kompol Bayu Catur ketika ditemui di Balai Kota Bandung, Kamis (4/7/2019).

Sehingga, dia mengatakan, satu-satunya akses naik menuju Lembang dari arah bawah adalah melalui Jalan Sukajadi.  "Dari Rumah Mode itu semuanya turun, dari RSHS satu arah sampai Flamboyan," ungkapnya.

Dampak kebijakan itu, Dinas Perhubungan juga perlu menetapkan rute-rute angkutan umum yang baru. Beberapa angkutan umum yang terdampak antara lain angkutan kota, angkutan antar kota dalam provinsi, dan bus Damri.

Pihak Dishub juga otomatis memerlukan fasilitas teknis tambahan di lapangan seperti pemasangan pedestrian light controlled crossing (pelican cross) untuk membantu menyeberang jalan.

Meski menuai pro-kontra, pada akhirnya rekayasa jalur ini dipermanenkan. "Dari hasil rapat forum LLAJ ini ada kesepakatan insyaallah kebijakan rekayasa lalu lintas di Jalan Cipaganti dan sekitarnya akan kita permanenkan," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, E.M. Ricky Gustiadi.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia wilayah Jawa Barat, Sony Sulaksono Wibowo, menilai hal ini hanyalah solusi jangka pendek untuk mengurai kemacetan di jalur wisata Kota Bandung.

"Rekayasa lalu lintas ini hanyalah short term solution. Solusi kemacetan Bandung adalah tetap pada angkutan umum yang terintegrasi dan massal dengan cakupan Bandung Raya serta konsistensi penataan ruang dalam kota,” ungkapnya.

5. Pembangunan Flyover Jalan Jakarta

Pembangunan flyover atau jalan layang di Jalan Jakarta dan Jalan Laswi Kota Bandung resmi dimulai pada Selasa (3/9/2019). Pembangunan tersebut secara simbolis diawali dengan sesi groundbreaking di Jalan Jakarta (depan KFC), dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar, Koswara mengatakan, fly over di Jalan Laswi akan menghubungkan jalan tersebut dengan Jalan Pelajar Pejuang melintasi Jalan Gatot Subroto (Gatsu).

"Sedangkan flyover Jalan Jakarta akan menghubungkan Jalan Jakarta dan Jalan Supratman, melintasi Jalan Ahmad Yani," ungkapnya ketika ditemui dalam acara groundbreaking.

Namun, pembangunan fasilitas ini pun tak luput dari pro dan kontra. Pada masa groundbreaking, penyempitan jalan terjadi di lampu merah Jalan Ahmad Yani-Jalan Supratman.

Sejumlah kendaraan terpaksa dialihkan ke Jalan Cianjur dan Jalan Sukabumi untuk menghindari penumpukan. Kemacetan lalu lintas di area terdampak selama masa pembangunan jembatan ini pun menjadi tak terhindarkan.

Warga sempat bertanya-tanya mengenai urgensi pembangungan jembatan layang tersebut. Salah satunya seperti yang diungkapkan salah seorang warga Margahayu Raya yang sehari-harinya bekerja di Padalarang, Nadya Saras (27).

Dia menilai hasil dari pembangunan flyover tersebut tak akan sebanding dengan kemacetan yang terjadi selama proses pembangunannya.

"Menurut saya sih enggak perlu dibangun dua flyover itu, tertutama Jalan Jakarta sampai ke arah Jalan Supratman itu jalannya kecil, ada pembangunan malah bikin makin macet dan kayaknya enggak akan terlalu ngaruh. Yang harus dikontrol biar enggak macet mah seharusnya jumlah kendaraan," ungkapnya.

AYO BACA : Oded: Membangun Kota Mulai dari Keluarga

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar