Yamaha Lexi

Buruh KBB Tagih Janji Politik Aa Umbara-Hengky Kurniawan

  Rabu, 18 September 2019   Tri Junari
Buruh di KBB. (Tri Junari/Ayobandung.com)

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM--Sembilan serikat buruh di Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD KBB Jalan Tagog Padalarang, Rabu (18/9/2019). Mereka turun ke jalan menuntut beberapa point berkaitan dengan kesejahteraan buruh.

Tuntutan yang mereka suarakan adalah Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003, Cabut PP Nomor 78 Tahun 2015, Menolak Kenaikam Iuran BPJS Kesehatan, Pemagangan Tenaga Kerja Asing, Pemberlakukan UMSK KBB, Sosialiasi Perda Ketenagakerjaan dan yang paling penting ialah menuntut realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati Aa Umbara-Hengky Kurniawan (Akur).

AYO BACA : Ini Program Prioritas dalam 100 Hari Kepemimpinan Akur di Bandung Barat

Sekretaris Konsulat Cabang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Dede Rahmat menilai, empat serikat buruh terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GOBSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPTSK SPSI) dan FSPMI Bandung Barat menjadi serikat buruh pendukung pada pencalonan Akur di Pilkada 2018.

Pada agenda dukungan kontrak politik 2 Juni 2018, dibuat nota kesepahaman antara serikat buruh dan Akur terdiri dari empat point janji politik yang akan dijalankan pasangan Akur jika menang menjadi bupati dan wakil bupati terpilih.

AYO BACA : Aa Umbara Ajak Bandung Barat Lumpat

"Pertama akan membangun rumah murah bagi buruh, nyatanya hari ini masih di tataran wacana," ucap Dede, Rabu (18/9/2019).

Janji politik Aa Umbara-Hengky Kurniawan yang kedua ialah membuka seluasnya ruang komunikasi antara serikat buruh dengan Akur. Honorarium bagi buruh buruh yang ikut dalam tripartit dan menyediakan kantor buruh.

"Kami paham beliau sibuk sebagai kepala daerah, tetapi masa di Wa nggak dibalas, apalagi kalau nelepon. Janjinya akan membuka komunikasi antara buruh dengan Bupati," sebutnya.

Dari keempat janji politik itu menurut Buruh tidak ada satupun yang sudah terwujud. Hal ini menunjukan bahwa Bupati dan Wakil Bupati sebagai pejabat politik inkonsistensi dalam komitmen yang sudah disepakati.

"Ini menunjukan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah terbangun," tandasnya.

AYO BACA : Paripurna APBD Perubahan KBB Buntu, Wabup Hengky Enggan Teken

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar