Yamaha NMax

Calon Rektor Unpad Dukung RUU KPK, Ini Tanggapan Mahasiswa

  Rabu, 18 September 2019   Nur Khansa Ranawati
Sembilan bakal calon rektor Universitas Padjajaran menghadiri sesi pemaparan di kampus Unpad Dipatiukur Bandung, Selasa (17/9/2019). (Nur Khansa Ranawati/Ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Saat ini, terdapat sembilan bakal calon rektor Universitas Padjajaran yang lolos dalam bursa pemilihan rektor Unpad 2019-2024. Sesi pemaparan pandangan masing-masing calon mengenai bebragai hal seputar pembangunan kampus pun telah terselenggara pada Sealsa (17/9/2019) di kampus Unpad Dipatiukur Bandung.

Pada acara berformat tanya-jawab yang diselenggarakan Ikatan Alumni Unpad tersebut, terdapat satu sesi yang meminta seluruh bakal calon menjawab pertanyaan dengan duduk dan berdiri. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai sikap masing-masing terhadap Revisi Undang-undang KPK (RUU KPK) yang pada siang itu telah disahkan menjadi Undang-undang. Setiap orang diminta berdiri sebagai tanda tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, atau tetap duduk di tempat bila menganggap RUU KPK tersebut merupakan langkah kebijakan yang tepat.

Seluruh bakal calon rektor pun tetap bergeming di bangku masing-masing, yang kemudian mengundang sorakan dari peserta yang menonton, yang terdiri dari mahasiswa, alumni, hingga masyarakat umum. Hal ini mengundang reaksi dari sejumlah mahasiswa Unpad, yang sebelumnya juga telah mengeluarkan pernyataan tertulis Mosi Tidak Percaya terhadap pemberantasan korupsi di era pemerintahan saat ini, melalui Konsolidasi Mahasiswa Unpad.

Salah satunya seperti yang diungkap mahasiswa Unpad jurusan Hubungan Internasional, Muhammad Fakhri. Dirinya menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang 'menarik sekaligus aneh'. Fakhri menilai, ada dua kemungkinan yang membuat para bakal calon rektor tersebut memilih untuk tetap setuju atau netral pada hal tersebut.

Ada kemungkinan mereka memang tidak sepakat atau netral, tapi bisa juga calon rektor ini tidak paham duduk perkaranya, jadi kebingungan meresponnya. Jika kemungkinan pertama benar, calon rektor Unpad menunjukkan kepada publik bahwa mereka sepakat dengan pelemahan KPK. Sikap seperti ini harus dipertanyakan ulang dan perlu penjelasan lebih lanjut dari mereka, ungkapnya pada Ayobandung.com, Rabu (18/9/2019).

AYO BACA : Tak Ada Bakal Calon Rektor Unpad yang Kontra RUU KPK

Jika kemungkinan kedua benar, ini hampir sulit dipercaya. Sebab, kita sama-sama tahu isu ini isu politik elit yang penuh pertarungan kepentingan. Petinggi kampus juga tidak dapat dipisahkan dari elit-elit politik di Senayan maupun di Istana. Jadi, sulit dipercaya calon rektor Unpad tidak paham isunya, tambahnya.

Sementara itu, ketika disinggung apakah hal tersebut dapat menjadi gambaran akan adanya kesenjangan antara aspirasi mahasiswa kampus dengan petinggi kampus, dirinya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang telah terjadi sejak lama.

Selama saya di sini, menurut pengamatan saya memang ada jarak yang besar anntara pengelola kampus dan mahasiswa, serta pekerja-pekerja di Unpad. Alhasil, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan enggak berdasarkan kebutuhan dan kepentingan rakyat Unpad. Posisi tawar mahasiswa belakangan ini cukup rendah, jadi tidak bisa menekan banyak ke pengelola. Dari sejak awal, aspirasi mahasiswa tidak signifikan, jelasnya yang juga merupakan ketua dari organisasi Lembaga Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat Demokratis (LPPMD) Unpad tersebut.

Sementara itu, salah satu mahasiswa jurusan Televisi dan Film Unpad, Alya Nurdina Nareswari menilai bahwa hal tersebut menjadikan dirinya pesimis bahwa para bakal calon rektor tersebut dapat menjadi representasi apsirasi mahasiswa di kampus. Dirinya berharap para bakal calon rektor dapat lebih kritis menanggapi isu tersebut.

Jujur aja sih pesimis, kesannya jadi ada kesenjangan (dengan mahasiswa). Para bakal calon rektor ini kan punya gelar doktor, seharusnya dengan jenjang ilmu setinggi itu mereka lebih kritis terhadap isu tersebut. Kecuali bila di balik itu ada kepentingan lain, ungkapnya.

AYO BACA : Mengintip Fokus 9 Bakal Calon Rektor Unpad dalam Majukan Kampus

Namun, Cicin Yulianti, mahasiswa jurusan Jurnalistik Unpad yang turut menyaksikan jalannya acara pemaparan bakal calon rektor tersebut menilai sah-sah saja bila para calon rektor memilih pro atau netral terhadap RUU KPK. Namun, hal tersebut dinilai akan berimbas pada munculnya keraguan bagi sebagian mahasiswa pada integritas masing-masing bakal calon.

Saya pun sebagai mahasiswa yang kemarin menyaksikan debat bakal calon rektor tidak mendengar banyak alasan mengapa mereka pro terhadap RUU tersebut. Terlebih saya melihat banyak teman saya dan termasuk saya yang tidak setuju terhadap RUU tersebut, ungkapnya.

Saya melihat kurang ada keselarasan antara pendapat para bakal calon rektor dan mahasiswa. Meskipun hal itu tidak terlalu bermasalah, tetapiĀ  menurut saya, hal itu bisa menurunkan sedikit rasa percaya mahasiswa terhadap pencalonan mereka, tambahnya.

Hal serupa juga diungkap Nelsya Namura Putri, jurusan Jurnalistik Unpad. Dirinya pun menilai, maraknya apsirasi mahasiswa Unpad yang bermunculan menyatakan ketidaksetujuan terhadap RUU tersebut namun tak sejalan dengan sikap para bakal calon rektor dapat memberi gambaran bahwa para petinggi kampus kurang cakap dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Padahal konsolidasi mahasiswa Unpad sudah menyampaikan mosi tidak percaya. Dengan begitu, artinya para (bakal) calon rektor tersebut juga tidak banyak mendengarkan suara mahasiswa-mahasiswanya, ungkapnya.

Meski demikian, dirinya mengaku masih optimis bahwa para bakal calon rektor tersebut memiliki fokusnya masing-masing dalam membangun dan memajukan Unpad.

Karena setelah dengar paparan mereka kemarin, mungkin memang fokus mereka ada di bidang akademik Unpad, sedangkan pertanyaan mengenai RUU KPK kemarin kan permasalahan politik eksternal. Jadi ya mungkin mereka juga enggak berani angkat suara, pungkasnya.

AYO BACA : Rektor, Benahi Sistem Kampus Kami

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar