Yamaha Lexi

Masih Ada MK, PBNU Ajak Akhiri Pro-Kontra UU KPK

  Selasa, 17 September 2019   M. Naufal Hafizh
Petugas Brimob Riau melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (13/6/2019). ( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Ketua PBNU bidang hukum dan perundang-undangan Robikin Emhas mengajak semua pihak mengakhiri pro-kontra Revisi Undang-undang KPK yang baru disahkan DPR RI menjadi undang-undang.

Robikin di Jakarta, Selasa (17/9/2019), mengatakan, masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK ternyata dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang dihasilkan bertentangan dengan konstitusi.

AYO BACA : Tak Ada Bakal Calon Rektor Unpad yang Kontra RUU KPK

"Mari kita akhiri pro-kontra yang ada, dengan menghormati proses legislasi yang kini berlangsung. Masih terbuka ruang koreksi jika proses revisi UU KPK dinilai tidak sesuai ketentuan, dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata dia.

Dia percaya seluruh komponen bangsa sebenarnya menginginkan Indonesia jauh lebih baik, maju dan bermartabat, termasuk soal hukum di bidang korupsi.

AYO BACA : Tolak RUU KPK, Sejumlah Mahasiswa Demo di Depan DPRD Jabar

Pro dan kontra revisi UU KPK, menurut dia, harus diletakkan dalam cara pandang seperti itu. Mereka yang pro revisi menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya.

Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang menolak revisi UU KPK juga menginginkan hal yang sama pada lembaga antirasuah tersebut, kuat dan memiliki kekuatan, serta menjadi lembaga dengan birokrasi baik.

"Sekali lagi, saya melihat mereka yang pro maupun kontra memiliki tujuan mulia yang sama. Sudut pandangnya saja yang berbeda," ujarnya.

Pada Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020, legislatif menyetujui hasil revisi Undang-undang tentang KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

AYO BACA : Fahri Hamzah Akui Sidang Paripurna Kosong Saat Pengesahan UU KPK

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar