Yamaha

DPRD Jabar Tolak Pengesahan RUU P-KS

  Selasa, 17 September 2019   Fira Nursyabani
DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) turut mendukung penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang tengah dibahas DPR RI. (Dok. DPRD Jabar)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) turut mendukung penolakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang tengah dibahas DPR RI.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Provinsi Jabar, Abdul Hadi Wijaya saat menerima ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Ruang Riung Kota Bandung yang mewakili 30 ormas di Jabar.

Menurut dia, RUU tersebut berpotensi melegalkan penyimpangan seksual seperti yang marak belakangan ini. "Kami melihat RUU P-KS disinyalir justru akan menghalalkan penyimpangan seksual, LGBT misalnya," ujar Abdul Hadi di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (16/9/2019).

AYO BACA : DPR Tidak Serius Garap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dikhawatirkan RUU itu justru akan merusak generasi bangsa dan kelangsungan kehidupan masyarakat Jabar khususnya. Menurut dia, hukum yang sudah ada diperhalus oleh RUU P-KS tersebut.

"Sebut saja kasus pezinahan hukumannya menjadi lebih ringan dan disebut kekerasan fisik belaka, sudah jelas perzinahan itu haram," tegas dia. 

Koordinator Aliansi Ruang Riung Kota Bandung, Andri Oktavianus menyebutkan, RUU tersebut sangat berbahaya lantaran di dalamnya ada upaya yang secara sistematis menyelundupkan dan memaksakan paham feminisme Barat.

AYO BACA : Menkes Dukung Kebiri Kimia untuk Terpidana Kejahatan Seksual Anak

"Paham itu bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana sila pertama pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya.

Dia berharap, dukungan DPRD Jabar dapat meneruskannya dengan serius ke DPR RI yang saat ini tengah membahas RUU tersebut. Tidak menutup kemungkinan legislatif di daerah baik fraksi maupun partai politiknya mendukung untuk penolakan terhadap RUU P-KS, tetapi dipusatnya tetap mengesahkan.

"Kami sangat mengapresiasi upaya dewan di daerah, tetapi akan sia-sia jika pusat keukeuh (bersikeras) untuk mengesahkan, dan kami akan terus memperjuangkan aksi penolakan ini," tandasnya.

Aksi pernyataan sikap penolakan RUU P-KS turut diikuti Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Golkar dan Gerindra. 

AYO BACA : Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia Tersangka Kejahatan Seksual

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar