Yamaha Lexi

Bisa Berpotensi Buruk, Erry Riyana Sarankan Revisi UU KPK Ditunda

  Senin, 16 September 2019   M. Naufal Hafizh
Mantan pimpinan KPK, Taufiqurrahman Ruki (kedua kanan) dan Erry Riyana Hardjapamekas (kiri) memberikan keterangan terkait polemik revisi UU KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019). Dalam keterangan tersebut mereka menilai revisi UU KPK yang akan digodok DPR seharusnya menguatkan pemberantasan korupsi, bukan malah melemahkan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas, menyatakan, sebaiknya pembahasan usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ditunda.

"Pimpinan menyampaikan ke kami dan kami sepakat bahwa RUU KPK itu kalau bisa ditunda," kata Erry saat jumpa pers usai bertemu dengan pimpinan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Sementara itu, dalam kesempatan sama, mantan pimpinan KPK lainnya Taufiequrachman Ruki juga mengharapkan pembahasan revisi UU jangan terburu-buru.

AYO BACA : ICW Duga Ada 4 Konflik Kepentingan dalam Pembahasan RUU KPK

"Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para menteri yang terlibat dalam perumusan RUU KPK, para anggota DPR yang terlibat dalam pansus mendengar bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-buru diperbanyak menyerap aspirasi," ucap Ruki.

Sementara itu, Chandra M Hamzah mantan pimpinan KPK lainnya juga sependapat bahwa pembahasan revisi UU itu harus dilakukan dengan objektif.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti karena tidak ada negara maju yang tingkat korupsinya tinggi. Jadi, ini komitmen kita bersama. Pembahasan mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru karena berpontesi memunculkan hal yang tidak baik. Perlu dengan tenang dan objektif," ucap Chandra.

AYO BACA : Soal Revisi UU KPK, Jokowi: Pemerintah Sedang Bertarung

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, lembaganya akan mengirimkan surat kepada DPR RI soal permasalahan revisi UU KPK tersebut.

"Hari ini, pimpinan juga akan mengirimkan surat kepada DPR sebagai terakhir yang membahas (revisi UU KPK) ini, nanti segera kami kirim," ucap Agus.

Dengan adanya surat tersebut, kata dia, diharapkan lembaganya masih mempunyai kesempatan untuk ikut dalam pembahasan revisi UU KPK tersebut.

"Mudah-mudah kita masih mempunyai kesempatan untuk ikut bicara untuk menentukan UU tadi," ungkap Agus.

AYO BACA : Pimpinan KPK Tidak Bermaksud Mengundurkan Diri

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar