Yamaha Lexi

Pendidikan Berkualitas: Solusi Membangun Papua

  Minggu, 15 September 2019   Dadi Haryadi
Anak-anak sekolah dasar di Papua. (istimewa)

Selama pendidikan berkualitas belum dinikmati orang Papua, selama itu pula mereka hanya akan  menjadi penonton di tengah sumber daya alam yang terus digembosi korporasi. Itulah sebabnya selama ini mengapa orang Papua merasa terdzalimi. Mereka lahir di atas tanah yang kaya, tetapi hanya mampu gigit jari melihat sumber daya alamnya dilucuti oleh korporasi.

Andai mayoritas anak-anak muda Papua terbekali pendidikan layak. Punya keahalian mumpuni dari hasil belajar di kampus-kampus negeri ternama. Mungkin Papua tak semenderita ini.

Memang tidak sepenuhnya Papua menderita dan tidak diperhatikan. Buktinya berbagai program pembanguanan fisik telah dihadiahkan Presiden Jokowi untuk Papua. Jalan tol misalnya.

Berkat jalan tol yang telah dibangun presiden sebelumnya dan diteruskan oleh Presiden Jokowi, jarak ratusan kilometer yang biasanya ditempuh berhari-hari kini bisa dipangkas dalam hitungan jam. Itu sebuah keniscayaan yang hadir berkat pembangunan jalan tol.

Namun sayang seribu sayang, kehebatan jalan tol itu belum sanggup memangkas kesenjangan  kualitas pendidikan antara Papua dengan Pulau Jawa. Padahal jika didalami, Papua lebih butuh pendidikan yang berkualitas. Bukan hanya sekedar untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan itu sendiri, tetapi lebih dari itu untuk membangun generasi muda Papua yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri. Sehingga Papua bisa terbebas dari jerat kemiskinan yang selama ini membelenggu

Menghadirkan Pendidikan Berkualitas

Menghadirkan kemajuan di Papua harus dimulai dari memajukan kualitas pendidikannya. Sebab, tak ada satu pun negara maju yang kualitas pendidikannya rendah. Semua tinggi dan semua berkualitas. Artinya, jika ingin memajukan Indonesia, khususnya Papua, maka konstruksi pendidikan yang berkualitas wajib ada dan bisa dinikmati setiap warganya.

Membangun pendidikan di Papua juga tidak bisa dipukul rata dengan pulau-pulau lainnya, apalagi Pulau Jawa. Butuh traetment khusus, sebab di tingkat sekolah dasar pun masalahnya begitu kompleks. Itulah kenapa membangun pendidikan di Papua harus dimulai dari peguatan kualitas pendidikan di jenjang sekolah dasar.

Pendidikan sekolah dasar adalah penentu jenjang selanjutnya. Jika kualitas pendidikan sekolah dasarnya lemah, maka jenjang selanjutnya juga lemah. Untuk itulah kontruksi pendidikan di jenjang sekolah dasar wajib diperkuat, kemudian diikuti jenjang-jenjang selanjutnya. Syaratnya, fasilitas sekolah harus memadai dan kualitas para pendidik juga harus mumpuni. Jika salah satu instrumen itu tidak ada, maka sulit menghadirkan pendidikan berkualitas di tanah Papua. Apalagi jika keduanya tidak ada, tentu jauh lebih sulit.

Saat ini pendidikan menjadi instrumen penting yang paling dibutuhkan Papua, khususnya di wilayah perkampungan dan pedalaman. Sebab di sanalah akar masalah pendidikan Papua yang sebenarnya.

Di kota-kota besar Papua seperti Jayapura, fasilitas sekolah yang  memadai dan pendidik berkualitas mulai bisa didapati. Tetapi tidak di kampung-kampung dan wilayah pedalaman  Papua. Di sana, fasilitas sekolah yang memadai dan guru-guru berkualitas adalah dua hal yang sama-sama sulit didapati.

Banyak guru-guru yang awalnya mengabdi di pedalaman Papua memilih hijrah ke kota, semisal Jayapura. Alasannya beragam, mulai dari fasilitas, keamanan, hingga kesejahteraan. Sehingga di pedalaman Papua hanya tersisa guru-guru yang mentalnya lebih tinggi dari pengetahuannya. Alhasil, keberadaan guru semakin langka di pedalaman Papua tetapi justru menumpuk di kota-kota seperti Jayapura. 

Dalam kasus ini, hijrahnya guru-guru menuju kota memang manusiawi. Tidak bisa sepenuhnya pemerintah dan publik menyalahkan mereka. Sebab pada dasarnya guru tetaplah manusia normal yang  menginginkan hal-hal nyaman baginya. Justru ini jadi introspeksi bagi pemerintah yang gagal dalam menjamin keamanan, ketersediaan fasilitas, hingga kesejahteraan guru.

Setali tiga uang, dimana-mana saat kualitas pendidikan rendah maka akan diikuti dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Ini pula yang terjadi pada Papua. Output dari proses belajar dan mengajar yang tidak optimal membuat peserta didik juga tidak benar-benar terbekali ilmu pengetahuan yang mumpuni. Alhasil, daya kognitifitas dari peserta didik akan sangat sulit untuk mencapai level  pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, hingga evaluasi. Akibatnya ketika memasuki dunia persaingan kerja, mereka hanya akan mengisi level-level yang mengutaman kekutan fisik, bukan daya pikir. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini, sumber daya alam Papua masih dikuasai korporasi.

Papua Mencari solusi

Menyaksikan permasalahan pendidikan  di Papua, pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam. Mereka mengupayakan solusi untuk menambal kekurangan guru di kampung-kampung dan pedalaman Papua. Solusi pertama yang dihadirkan adalah merekrut guru-guru lokal, dan yang kedua adalah menghadirkan guru-guru dari program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dan  GGD (Guru Garis Depan). Namun keduanya menghadapi masalahnya masing-masing.

Rekrutmen guru-guru lokal menghadapi masalah kualitas. Sebab guru-guru yang direkrut mayoritas bertitel di bawah strata satu (S1). Sehingga tidak heran jika persentase pendidik bertitel di bawah S1 sangat besar di Papua. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 mencatat sebanyak 41,11 persen  guru sekolah dasar di Papua masih bertitel di bawah S1, padahal rata-rata nasionalnya hanya 14,01 persen.

Solusi ini memang bisa membantu kekurangan tenaga guru di kampung dan pedalaman Papua, tetapi tidak mampu menghadirkan kualitas pendidikan yang mumpuni. Sehingga sampai saat ini, di kampung-kampung dan pedalaman Papua masih mengalami kelangkaan pendidik berkualitas.

Berbanding terbalik dengan guru-guru lokal tadi, guru-guru yang terjaring dalam program SM3T dan GGD sejatinya telah  memenuhi kualifikasi guru berkualitas. Tetapi masalahnya berbeda. Pertama, guru SM3T dan GGD jumlahnya tidak mencukupi, dan yang kedua mereka harus menghadapi masalah bahasa, sebab mayoritas anak-anak di pedalaman papua tidak bisa berbahasa Indonesia.

Berdasarkan catatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Kemdikbud, menyebutkan bahwa 90% anak dari daerah terpencil terutama Papua tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka hanya menguasai bahasa ibu atau bahasa daerah yang konon di Papua sendiri terdapat lebih dari 300 bahasa. Akibatnya proses belajar mengajar terhambat. Guru SM3T dan GGD tidak menguasai bahasa daerah Papua, sementara peserta didiknya tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia.

Inilah sebabnya Papua butuh solusi khusus dan serius. Membangun pendidikan di Papua harus dimulai dengan melahirkan pendidik berkualitas yang memahami bahasa dan budaya lokal  Papua. Oleh karena itu, satu-satunya jalan adalah memberdayakan pemuda-pemuda lokal yang berkulitas untuk dididik menjadi seorang pendidik.

Untuk mewujudkan itu, maka perlu dan wajib bagi pemerintah membangun universitas besar yang memproduksi guru-guru berkualitas di Papua. Lahirnya universitas  ini adalah cikal bakal untuk memproduksi guru-guru berkualitas dalam jumlah banyak, yang paham  budaya lokal dan siap mengabdi hingga di pedalaman Papua sekalipun.

Jika kampus ini digarap serius, niscaya kekurangan guru di pedalaman Papua bisa teratasi. Terlebih di kampus inilah pemuda lokal bisa berdaya untuk memberdayakan Papua. Implikasinya, anak-anak  pedalaman Papua bisa tercerdaskan dengan budaya yang tetap terjaga.

Dalam implementasinya, memang kampus ini bisa menelan biaya yang cukup besar, dan waktu yang tidak sebentar untuk membangun budaya akademiknya. Tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk membumikan pendidikan berkualitas di pedalaman Papua.

Jika masih bertahan pada pola yang sama, niscaya Papua akan semakin tertinggal dan terus berada di bawah bayang-bayang korporasi. Lalu muncul perasaan terdzalimi. Semakin lama semakin memuncak dan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan pun.

Selanjutnya yang tak kalah penting adalah menjamin kesejahteraan guru yang mengabdi di pedalaman Papua. Selama ini guru yang mengajar di pedalaman Papua dipaksa mentalnya lebih tinggi dari pengetahuannya. Dengan akses yang serba sulit, mereka kerap diupahi dengan nominal yang kurang layak, padahal resikonya jauh lebih besar dari guru-guru di perkotaan. Tetapi guru di perkotaan justru diupahi lebih layak.

Oleh karena itu, setelah terbangun universitas khusus guru ini, lulusanya harus benar-benar dijamin oleh pemerintah dengan upah yang sesuai dan tempat tinggal yang layak. Kalau tidak, hijrah masif para guru-guru ke perkotaan akan terjadi lagi dan lagi.

Pada akhirnya jika guru di pedalaman Papua telah sejahtera dan diikuti kualitas pendidikan yang mumpuni, maka menghadirkan Papua yang maju bukan lagi mimpi di siang bolong. Sebab dari proses itulah kelak akan lahir petani-petani terdidik yang kaya inovasi; dokter-dokter yang sigap mengobati; para teknisi yang bisa mengaliri listrik hingga ke rumah-rumah honai; dan ribuan jenis profesi lain yang juga turut memajukan Papua. Lalu yang terpenting, orang-orang Papua bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Tanah kaya yang selama ini dikuasai korporasi.


Ichvan Sofyan 
Kepala Divisi Pendidikan dan Pengkaderan Perkumpulan Garuda Sylva

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar