Yamaha Mio S

Tolak Revisi UU KPK, Pergubi Surati Jokowi dan DPR

  Jumat, 13 September 2019   Hendy Dinata
Ketua Umum Pergubi, Prof. Gimbal Doloksaribu. (ayojakarta.com/Hendy Dinata)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi) mendatangi KPK untuk menyatakan sikap menolak terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Jumat (13/9/2019).

Menurut Pergubi, pernyataan sikap tersebut dilandasi oleh rasa kecintaan kepada bangsa dan ikut membantu pemerintah untuk tercapainya penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan, yang bersih, transparan, dan akuntabel.

AYO BACA : Abraham Samad Nilai Revisi UU Bakal Lemahkan KPK

"Ini bentuk kecintaan kami kepada bangsa.Kami sangat prihatin karena undang-undang KPK akan direvisi," kata Ketua Umum Pergubi, Prof. Gimbal Doloksaribu.

Gimbal berharap revisi UU KPK dipertimbangkan kembali untuk dibahas karena masa jabatan anggota DPR selesai pada awal Oktober 2019.

AYO BACA : Setelah Saut Situmorang, Penasihat KPK Tsani Annafari Ikut Mundur

"Kami guru besar, kami tidak rela sampai negara kita terpuruk karena ulah oknumnya, kami harapkan revisi UU KPK betul-betul dipikirkan dengan matang," ucap Gimbal.

Sementara itu, Sekjen Pergubi Prof M Arief mengaku telah mengirimkan surat penolakan revisi UU KPK kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut dia, revisi UU KPK dibahas secara terburu-buru dan dikhawatirkan tidak akan sempurna.

"Secara prosedural bahwa ini sangat tergesa-gesa, dan kami apresiasi Presiden pernah menolak revisi UU KPK, tapi sekarang berjalan tergesa-gesa dikhawatirkan nanti tidak terbahas secara sempurna. Toh ada revisi UU KPK, kami tidak alergi namun ada waktu lama agar tidak tergesa ada DPR yang baru, (revisi) untuk memperkuat bukan melemahkan KPK," ucap Arief.

Berikut ini sikap penolakan Pergubi terhadap usulan revisi UU KPK:
1. Bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan revisi/perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bahwa pembahasan revisi/perubahan UU KPK tersebut dirasa sangat tergesa-gesa, kurang akuntabel dan kurang melibatkan partisipasi publik.
3. Bahwa KPK masih dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga paling yang kredibel dan dipercaya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
4. Menolak revisi/perubahan UU KPK yang akan memangkas kewenangan dan melemahkan KPK.
5. Agar Presiden menolak usulan inisiatif DPR tentang revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang telah dicanangkan dan komitmen sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
6. Kami tidak alergi terhadap perubahan suatu undang-undang jika dimaksud arah penguatan, perbaikan dan demi kemaslahatan masyarakat yang dilakukan dengan cara mekanisme dan prosedur yang benar dan tidak tergesa-gesa dengan melibatkan aspirasi publik.

AYO BACA : Ini 4 Poin Revisi UU KPK yang Tak Disetujui Jokowi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar