Yamaha Lexi

Abraham Samad Nilai Revisi UU Bakal Lemahkan KPK

  Jumat, 13 September 2019   Husnul Khatimah
Abraham Samad disela diskusi bertajuk KPK Diujung Tanduk yang digelar di Bogor, Kamis (12/9/2019). (ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR, AYOBANDUNG.COM--Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sedang diupayakan oleh DPR RI dapat melemahkan agenda pemberantasan korupsi jika nantinya disahkan.

"Kita melihat draft isi dari revisi itu mengandung kelemahan terhadap agenda-agenda pemberantasan korupsi," ujar Abraham disela diskusi bertajuk KPK Diujung Tanduk yang digelar di Bogor, Kamis (12/9/2019).

Dia menambahkan karena draft revisi yang ada dinilai akan melemahkan pemberantasan agenda korupsi maka secara tegas dirinya menolak revisi UU KPK itu.

"Kita menolak bukan berarti kita ingin menguatkan KPK secara lembaga tapi kita menolak karena melihat revisi ini mengancam agenda pemberantasan korupsi, jadi bukan melemahkan KPK secara kelembagaan tapi melemahkan agenda pemberantasan korupsi," tegas Abraham.

Abraham menjelaskan UU KPK yang sudah ada tak perlu direvisi sebab masih sangat relevan untuk diterapkan sebagai perangkat untuk memberantas korupsi secara masif.

Disisi lain Abraham juga menyampaikan jika nantinya UU KPK dirasakan sudah tidak relevan dengan konteks kekinian dan sudah tidak bisa diandalkan maka dirinya juga akan mendukung adanya perubahan.

"Tidak ada alasan juga untuk tidak berubah cuma kalau bicara secara konteks kekinian setelah kita amati draft dari revisi undang-undang yang ada ini masih tidak tepat dan undang-undang KPK yang sekarang masih sangat relevan untuk digunakan," jelasnya.

Oleh sebab itu sambung Abraham dirinya berharap Presiden Jokowi nantinya tidak menyetujui adanya revisi UU KPK itu.

"Mudah-mudahan saja nanti jadinya presiden tidak melanjutkan atau membatalkan, kita tunggu saja keputusan presiden walaupun sudah mengirim surpres bahwa setuju untuk dibahas tapi tidak menutup kemungkinan nanti pada akhirnya juga bisa tidak disetujui presiden dan itu yang kita harapkan," tukasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar