Yamaha Aerox

Rencana Bupati Kembangkan BUMD KBB Dijegal DPRD

  Kamis, 12 September 2019   Tri Junari
Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara. (Irfan Al-Faritsi/Ayobandung.com)

PADALARANG, AYOBANDUNG.COM -- Rencana pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan membentuk lima anak usaha PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) dipertanyakan DPRD. 

BUMD KBB PT PMgS akan mengkaji rencana pendirian lima anak usaha di tahun ini. Hal itu sesuai dengan instruksi Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna usai melakukan pertemuan dengan jajaran BUMD pada Senin (9/9/2019).

Direktur BUMD PT PMgS Denny Ismawan membenarkan jika Aa Umbara ingin melakukan percepatan pembentukan lima anak usaha di bawah BUMD PT PMgS. 

“Pak bupati inginnya cepat membentuk anak perusahaan dari BUMD, kami akan lakukan kajian dulu apakah anak usaha ini murni dari APBD modalnya atau melibatkan pihak swasta. Targetnya di tahun 2020 bisa terwujud,” kata Denny.

Sementara itu, anggota DPRD yang juga Ketua DPC Partai Demokrat KBB Iwan Setiawan memandang untuk mendirikan lima anak usaha BUMD perlu kajian secara mendalam serta matang dalam sisi perencanaan.

“Harus dikaji lebih dalam lagi, jangan terkesan terburu-buru ingin segera, tetapi tidak matang dari sisi perencanaan, saya memandang ada beberapa aspek yang secara serius harus dikaji. Misalnya, aspek yuridis secara legal formal," ujarnya, Kamis (12/9/2019).

"Kita sudah punya satu BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT), sehingga BUMD yang baru ini formatnya mau seperti apa? apakah mau berbentuk perusahaan daerah (PD) atau PT?” kata Iwan.

AYO BACA : Aa Umbara Gelontorkan Setengah APBD KBB ke Wilayah Selatan

Selanjutnya yang harus diperhatikan, kata Iwan, terkait dengan bidang usaha yang akan dibentuk, peluang usaha dan itungan untung ruginya. 

"Karena kalau ingin mengembangkan bisnis ke bidang usaha lain harus ada revisi Peraturan Daerah, belum lagi kita harus melihat aspek kemampuan keuangan daerah, apakah ruang fiskal kita memungkinkan untuk penyertaan modal di BUMD, karena akan ada konsekuensi anggaran,” ujarnya.

Lebih jauh Iwan menjelaskan, jika dilihat dari dasar hukum pembentukan BUMD dengan keluarnya peraturan baru yaitu PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD sebagai 'beleid' turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai dasar hukum dalam pembentukan BUMD. 

“Dalam pasal 9 disebutkan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah, kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk,” kata Iwan.

Maksud dari kebutuhan daerah di sini, sebut Iwan, soal aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, bukan didasarkan pada hitung-hitungan bisnis semata. Termasuk untuk mendapatkan keuntungan menambah PAD (pendapatan asli daerah), tetapi harus disandarkan kepada kedua aspek tersebut (pelayanan dan kebutuhan). 

“Pertanyaan besarnya adalah sejauh mana, kita masyarakat KBB membutuhkan BUMD dengan bidang usaha tertentu dan bagaimana aspek untuk pelayanan umumnya?”ungkapnya.

Sebagai catatan, kata Iwan, KBB sudah mempunyai BUMD berbentuk PT yang bergerak dalam bidang air bersih. Ini pun masih banyak yang harus dibenahi secara menyeluruh, sebab sejauh ini belum menikmati deviden sebagai tambahan PAD yang signifikan. 

AYO BACA : Aa Umbara Optimis UMKM KBB Berkembang di Era Industri 4.0

“Dengan suntikan modal sejak berdirinya BUMD sebesar Rp32 miliar, masih harus dibenahi secara serius supaya mendapatkan untung bukan sebaliknya (rugi),” terangnya.

Iwan juga memastikan, sebagai partai koalisi akan terus memberikan masukan yang konstruktif kepada bupati terkait hal tersebut agar KBB ke depan bisa jauh lebih maju. 

“Kalau belum dianggap perlu ya nggak usah lah (pembentukan anak usaha), maksimalkan dulu yang ada serta intensifkan dan ekstensifikasi penerimaan dari sektor PAD. Yang paling penting, konsentrasi dengan target capaian pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD,” harap Iwan.

Pimpinan Sementara DPRD KBB Iwan Ridwan meminta pembentukan anak usaha BUMD mesti dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang.

“Analisisnya yang jelas serta kajian ekonominya mesti konkret jangan angka-angka di atas kertas,” kata Iwan.

Pihaknya masih melakukan berbagai evaluasi kaitan persoalan BUMD PT PMgS yang sudah menyedot anggaran daerah Rp32 miliar sejak didirikan dan belum memberi keuntungan signifikan pada PAD.

“Sampai hari ini sudah hampir delapan tahun dengan penyertaan modal Rp32 miliar belum memberikan keuntungan sama sekali buat APBD. Lalu sekarang mau ditambah lagi,” kata Iwan. 

Iwan menyarankan, kinerja BUMD PT PMgS ditingkatkan, dan Bumdes serta KUD dibina dijadikan sumber ekonomi kerakyatan.  “Sehingga modal usaha tidak perlu pinjam ke bank keliling, bank door to door,” sebutnya. 

Selama BUMD belum memberikan kontribusi yang jelas bagi pemasukan bagi PAD, Iwan tidak menjamin pengembangan BUMD mendesak mendirikan anak usaha. Malah sebaliknya harus menambah lagi anggaran dan merevisi perda. 

“Pendapat saya sama dengan rekan-rekan dewan sebelumnya. Anak usaha BUMD belum begitu dibutuhkan saat ini dan tidak begitu mendesak,” tandasnya.

AYO BACA : Lintas Komunitas KBB Ajak Warga Bebersih Lembur

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar