Yamaha NMax

Distarkim Purwakarta Butuh 3 Payung Hukum untuk Perawatan JPU

  Kamis, 12 September 2019   Dede Nurhasanudin
Kepala Bidang Pertamanan dan PJU, Distarkim Kabupaten Purwakarta, Kosasih. (ayopurwakarta.com/Dede)

PURWAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta tidak bisa berbuat banyak soal memenuhi kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan nasional dan provinsi yang ada di wilayah ini. Sebab tidak ada payung hukum untuk menambah atau perawat PJU meski kebutuhannya mendesak.

"Tidak bisa, karena tidak ada payung hukum untuk itu," ujar Kepala Bidang Pertamanan dan PJU, Distarkim Kabupaten Purwakarta, Kosasih, Kamis (12/9/2019).

AYO BACA : Tiang Lampu Lalu Lintas di Perempatan Jalan Moh Toha-Soekarno Hatta Roboh

Ia mengatakan, sebetulnya pihaknya membutuhkan tiga payung hukum berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan fasilitas PJU, pohon dan reklame, sehingga jika diperlukan tidak kesulitan untuk menangani.

"Misal dalam contoh kasus. Ada warga yang ingin menebang pohon karena kebutuhan membuka akses jalan. Sementara keberadaan pohon yang ditebang mesti diganti dengan bibit yang baru. Terkait siapa yang harus mengganti pohon dengan bibit baru ini, mesti diatur," kata dia.

AYO BACA : Sebagian Lampu Lalu Lintas di Purwakarta Mati

Menurutnya,  masyarakat juga pasti mempertanyakan bila pemda membebankan penggantian pohon kepada Masyarakat, dan mereka juga bukan tidak mungkin mempertanyakan soal itu.

Terakhir, payung hukum pengawasan dan penertiban reklame yang bersifat komersial. Dalam hal pengawasan dan penertiban, Pemda Purwakarta belum memiliki ukuran komersial itu seperti apa.

"Standarnya apa dan bagaimana reklame komersial itu. Dan aturan semacam ini perlu, agar praktik bisnis reklame tidak sembarangan di Purwakarta," ucap Kosasih.

AYO BACA : Dishub Jabar Akan Cek Lampu Lalu Lintas di Purwakarta

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar