Yamaha Lexi

Ini 8 Kawasan Bebas Rokok dalam Perda KTR Kabupaten Bandung

  Kamis, 12 September 2019   Fira Nursyabani
Ilustrasi kawasan tanpa rokok. (Irfan Al-Faritsi/ayobandung.com)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan ada 8 kawasan tanpa rokok (KTR) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 Tahun 2017 KTR. Lima kawasan dinyatakan bebas asap rokok hingga batas terluar dan bahkan tidak boleh menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Kawasan itu di antaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum. Sedangkan tiga kawasan lainnya dinyatakan bebas asap rokok tapi diperbolehkan menyediakan tempat khusus perokok yaitu tempat kerja, tempat umum (mall, hotel), dan tempat lain yang ditetapkan.

"Saya harap informasi ini dapat tersosialisasikan terus menerus, hingga ke seluruh wilayah. Sudah berkali kali disosialisasikan, jadi jika terciduk satgas, jangan berkilah karena seharusnya sudah paham,” ujar Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Sekretariat Kabupaten Bandung, Marlan, Rabu (11/9/2019).

Menurut dia, Pemkab Bandung, terus mendorong implementasi Perda di seluruh wilayah, khususnya di kawasan perkantoran. Meski sudah satu tahun terbentuk, Marlan menilai implementasi aturan tersebut masih harus terus digalakkan.

AYO BACA : JDNI: Semakin Banyak Anak yang Terkena Dampak Rokok

“Para ASN (Aparatur Sipil Negara) harus menjadi yang terdepan dan teladan yang baik dalam mengimplemetasikan aturan yang berlaku, termasuk soal KTR. Kita sudah bentuk Satuan Tugas Penegakkan Perda KTR yang akan menindak bagi siapa saja yang melanggar,” ungkap Marlan.

Lebih lanjut Marlan memaparkan, pada pasal 8 di Perda KTR dijelaskan soal poin larangan, yakni dilarang merokok, membeli, menjual, mengiklan, mempromosikan, memproduksi juga memperagakan rokok di KTR.

“Jika melanggar dengan merokok sembarangan akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, tertulis, penghentian kegiatan (pekerjaan/usaha) sementara, penghentian kegiatan tetap, penyitaan kendaraan, dan denda administratif  minimal Rp500.000 hingga 50 juta rupiah,” paparnya.

Ia menegaskan, satuan Tugas (Satgas) penegakkan Perda KTR harus mulai bekerja dengan efektif. “Sudah lebih dari setahun Perda diberlakukan, kini saatnya Satgas KTR mulai bekerja efektif. Jangan ada tawar menawar soal aturan, tak terkecuali dalam hal penegakkan Perda KTR di Kabupaten Bandung,” ujar Marlan.

AYO BACA : KPAI: Audisi PB Djarum Dekatkan Anak pada Rokok

Mengenai tugas teknis Satgas, lanjut Marlan, khusus di KTR nantinya jika ada yang tertangkap, Satgas akan mengamankan barang bukti, mencatat identitas pelaku pelanggaran, menerangkan, dan menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Perda.

“Kemudian akan dijelaskan mengenai sanksi hukum,  disertai surat tilang bagi yang sudah ditegur secara lisan. Jika masih membandel, akan dilakukan penyitaan kartu identitas (KTP, SIM) atau barang  yang bersangkutan, sebagai jaminan,” ungkapnya.

Marlan berharap selain menjadi contoh sebagai penegak Perda KTR, ASN Pemkab Bandung juga bisa menyosialisasikan kembali, sehingga secara masif penegakkan Perda KTR ini bisa terimplementasikan.

“Saya imbau ASN Pemkab Bandung untuk mengimplementasikan Perda ini. Berikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak menjadi pelanggar. Hargai orang lain yang perokok pasif. Perda KTR tidak dibuat untuk melarang orang merokok, tetapi membatasi ruang gerak perokok terutama di ruang publik,” kata Marlan.

AYO BACA : Anak Tak Boleh Terpapar Promosi Rokok

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar